Masih Butuh Kajian Detail, Jokowi Belum Tetapkan Provinsi Yang Akan Jadi Ibu Kota Negara

Joko Widodo/Net

Ibu kota negara dipastikan bakal dipindah ke Kalimantan. Namun, Presiden Joko Widodo belum memastikan provinsi mana yang bakal dijadikan ibu kota baru.  

“Provinsinya dimana, ini yang harus didetailkan lagi,” kata Presiden Jokowi, dikutip dari laman Setkab, saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8).

Meski sudah ditetapkan di Kalimantan, Jokowi masih meminta kementerian terkait untuk melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan kebencanaan baik itu banjir, baik itu gempa bumi, kajian yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan termasuk di dalamnya ketersediaan air, lahan, infrastruktur, kajian yang berkaitan dengan keekonomian, dari sisi demografi, sosial politik, pertahanan keamanan.

"Semuanya harus dilihat lebih detail lagi sehingga keputusan nanti adalah keputusan yang benar dalam visi ke depan bangsa," kata Jokowi

“Kita harus melihat visi besar 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan bernegara,” imbuhnya.

Selain meminta kajian lebih detail, Jokowi juga meminta agar pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota dipelajari. "Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan sehingga kita lebih bisa mengantisipasi sedini mungkin, dan sebaliknya, faktor-faktor kunci keberhasilan yang bisa diadopsi ya kita adopsi, yang kita bisa adaptasi kita ambil," katanya.

Terakhir, lanjut Jokowi, ia meminta agar mulai disiapkan mengenai skema pembiayaan, baik yang bersumber dari APBN maupun non APBN. Juga yang berkaitan dengan desain kelembagaan yang diberi otoritas nantinya. Dan juga yang paling penting adalah payung hukum, regulasi mengenai pemindahan ibu kota ini.

Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Menhut Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menkominfo Rudiantara, dan Mendikbud Muhadjir Effendy.
EDITOR: AZAIRUS ADLU

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Malik Ruslan: Pemberantasan Korupsi Terjebak Politik Saling Amputasi Di Kalangan Elit
Politik

Malik Ruslan: Pemberantasan ..

30 November 2020 05:34
LP3ES: Begitu Mudah KPK Tangkap Menteri KKP, Tapi Begitu Susah Tangkap Harun Masiku
Politik

LP3ES: Begitu Mudah KPK Tang..

30 November 2020 04:40
Gus Yaqut: Tak Peduli Yang Langgar Itu Habaib Atau Banser, Harus Tindak Tegas!
Politik

Gus Yaqut: Tak Peduli Yang L..

30 November 2020 03:35
Dapat Dukungan Ustaz Abdul Somad, Akhyar Nasution Tegaskan Talak Tiga Dengan PDIP
Politik

Dapat Dukungan Ustaz Abdul S..

30 November 2020 03:22
Singgung Agus Rahardjo, LP3ES: Ternyata Masih Ada Secercah Embun Di Tengah Kemarau Panjang Di KPK
Politik

Singgung Agus Rahardjo, LP3E..

30 November 2020 02:07
Insiden Kekerasan Sigi, Pemuda Muhammadiyah Minta Negarawan Turun Gunung Dinginkan Suasana
Politik

Insiden Kekerasan Sigi, Pemu..

30 November 2020 01:36
Disampaikan Sekretaris Pribadi, Ketum PB NU Said Aqil Siroj Positif Covid-19
Politik

Disampaikan Sekretaris Priba..

30 November 2020 01:14
Muhamad: Saya Lebih Suka Menampung Aspirasi Anak Muda Daripada Mendikte
Politik

Muhamad: Saya Lebih Suka Men..

30 November 2020 00:59