Para menteri tidak hanya dilarang mengeluarkan kebijakan strategis, tapi juga dilarang mengganti jajaran direksi BUMN ataupun jabatan dirjen di lingkungan kementerian.
"Periode akhir dari suatu pemerintahan tradisi dan etiknya adalah sebagai “lame duck governmentâ€. Seharusnya begitu," ungkap ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini kepada
Kantor Berita RMOL, Selasa (6/8).
Bagi Didik, kebijakan strategis yang diambil menteri di penghujung waktu akan berpengaruh pada menteri selanjutnya. Sehingga hal itu harus dihindari.
“Jika buruk direksi yang dipilih, maka itu akan mempengaruhi bertahun-tahun kemudian," tandas Didik.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan, permintaan presiden didasari karena pemerintahan tinggal beberapa bulan sampai pelantikan. Mantan panglima TNI itu menyebut Jokowi tak ingin ada beban pada periode keduanya nanti.
"Jadi jangan sampai nanti punya beban ke depannya. Itu aja sebenarnya," tuturnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: