Presiden Jokowi Akan Umumkan Ibukota Negara Saat Pidato Kenegaraan Di Parlemen

"Kita akan berfokus kepada lokasi yang paling minimum bencananya termasuk ancaman asap dan kebakaran hutan," ujar Menteri Bambang seusai menghadiri acara peluncuran buku di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (15/8).

Dia menjelaskan untuk pemindahan ibukota baru tidak akan berurusan dengan akuisisi lahan.

"Fokus area yang akan menjadi pusat pemerintahan baru adalah area yang sudah dikuasi oleh pemerintah, baik itu pusat, daerah ataupun BUMN," tegasnya.

Pemerintah memiliki tiga lokasi yang menjadi kandidat calon ibukota yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Kementerian terkait yang diantaranya Kementerian PPN dan Kementerian PUPR, sudah melakukan kajian untuk membentuk desain perencanaan pembentukan ibukota dan pemerintahan baru.

"Tidak sampai 200 ribu hektar luasnya nanti. Tetapi artinya wilayah yang dibuat akan bertahap. Wilayah pusat pemerintahannya itu sekitar 6 ribu hektar, kemudain wilayah kotanya itu tahapan pertama 40 ribu, dan nanti diperluas lagi bia sampai 100 ribu herktar," jelasnya.

Menteri Bambang menambahkan, bila ada yang bertanya soal spekulan tanah, dirinya menjawab spekulan tanah itu kalau dia berspekulasi dengan tanah yang akan dipakai sebagai lokasi atau wilayah pemerintahan tersebut.

"Tetapi kalau dia spekulasi di tempat lain, ya itu resikonya tanggung sendiri. Karena melakukan spekulasi untuk keuntungan pribadi. Kita hanya fokus kepada lokasi yang sudah ditentukan dan tidak ada jual beli tanah," pungkasnya.