Begitu dikatakan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam Sidang Tahunan MPR bersama Presiden Joko Widodo, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
"Salah satu rekomendasi yang telah mendapatkan kesepakatan bersama adalah perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN," ujar Zulkifli.
Ketua umum PAN ini menyebutkan, memang untuk kembali mengaktifkan kembali GBHN tersebut perlu dilakukan penyesuaian atau amandemen terhadap Undang Undang Dasar 1945.
Menurutnya, dengan luasnya Indonesia dan keberagaman yang ada. Maka, GBHN menjadi perlu ada sebagai pedoman pembangunan bangsa berkesinambungan.
"Mengingat negara seluas dan sebesar Indonesia memerlukan haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan," ungkapnya.
Zulkifli menekankan, hal utama yang harus diperhatikan jika BGHN betul aktif kembali. Penyusunan haluan negara harus sesuai dengan kebutuhan dan kehendak rakyat.
"Haluan yang dimaksud disusun secara demokratis berbasis kedaulatan rakyat, disertai landasan hukum yang kuat," tukasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: