Menurut Ketua MPR Zulkifli Hasan usul agar GBHN diaktifkan lagi setelah dihapuskan di awal Reformasi dijadikan kesepakatan dan direkomendasikan MPR pada periode 2009-2014 tersebut.
“Itu rekomendasi, salah satu diperlukannya garis-garis semodel Garis-garis Besar Haluan Negara," ujar Zulkifli di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (18/8).
Hasil kesepakatan yang direkomendasikan itu, kata Zulkifli, kemudian dibahas dalam periode berjalan saat ini.
Hasilnya, GBHN yang dimaksudkan adalah penyusunan filosofis terhadap pembangunan jangka panjang bangsa.
"Contohnya misalnya soal ekonomi yang dijiwai Pasal 33, (tentang) kesetaraan, keadilan. Jadi filosofis dia karena MPR tidak membahas detail," jelas Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini lagi.
Zulkifli Hasan menambahkan, dalam hal yang filosofi itu kemudian dirumuskan arah perjalanan Indonesia jangka panjang dan berperan sebagai haluan. Semengtara mengenai detail dan pelaksaannya, sambungnya, akan disusun bersama pemerintah.
"Detailnya, itu bisa nanti dibuat oleh kandidat presiden. Itu yang kita sepakati,†demikian Zulkifli Hasan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Usul agar Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) kembali diaktifkan sudah pernah disampaikan oleh MPR RI periode 2009-2014. 
BERITA TERKAIT: