Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengaku setuju dengan wacana tersebut. Menurutnya, GBHN merupakan sesuatu yang diperlukan bagi bangsa dan negara.
“Agar arah pembangunan dan perjalanan bangsa selama lima tahun ke depan betul-betul merupakan kesepakatan seluruh warga bangsa, yang diputuskan oleh MPR,†terangnya dalam tulisan berjudul “Kembali Ke GBHN Dan MPR Yang Sesuai Staatidea Indonesia†yang disebarluarkan pada Minggu (18/8).
Namun demikian, dia menggarisbawahi bahwa MPR yang dimaksud bukan MPR seperti sekarang, yang dihasilkan oleh amandemen UUD 1945. MPR yang dimaksud harus merupakan “penjelmaan seluruh rakyat Indonesia†yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan daerah-daerah dan golongan-golongan.
“MPR seperti itu sesungguhnya lebih sesuai dengan“staatsidea†bangsa kita yang didasarkan kepada hukum adat dan ajaran Islam tentang negara daripada konsep MPR sekarang,†tegasnya.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku setuju dengan pernyataan ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu. Menurutnya, pondasi yang tidak boleh dilupakan dalam membangun struktur negara adalah adat dan Islam.
“Bukan
western minded apalagi
American minded. Dalam banyak hal saya setuju,†tegasnya dalam akun twitter pribadi.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Usulan menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dari PDI Perjuangan terus menuai pro dan kontra di masyarakat. 
