Kartu Prakerja Jokowi Berpotensi Berantakan, Begini Bacaan Pengamat

Joko Widodo/Net

Rencana pemerintah untuk menjalankan program Kartu Prakerja pada 2020 nanti dinilai terlalu cepat dan terlalu prematur untuk direalisasikan pada masa kini.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics anda Finance (Indef), Tauhid Ahmad mengatakan, pelaksanaan Kartu Prakerja sangat terlalu dini jika dilakukan pada 2020. Karena, Kementerian Ketenagakerjaan masih memerlukan waktu untuk berkoordinasi dan menyamakan data terkini dengan beberapa lembaga lain untuk mnyaring data masyarakat yang berhak menerima kartu prakerja.

"Jadi bangun database saja itu perlu waktu 1 sampai 2 tahun, karena kan harus melibatkan BPS untuk kartu Prakerja ini. Kemudian melibatkan industri terkait, industri yang memang akan mengalami PHK dan sebagainya, mereka harus melapor ke Kementerian Ketenagakerjaan, itu harus punya database," ucap Tauhid Ahmad di Kantor INDEF di Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Senin (19/8).

Selain itu, Kartu Prakerja juga tidak bisa hanya diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan, melainkan harus melibatkan kementerian lainnya, wabilkhusus kementerian pendidikan dan perindustrian agar masyarakat penerima program kartu prakerja dapat pembekalan pendidikan khusu dan pelatihan industrial agar dapat menjadi SDM terampil siap kerja kembali.

"Kartu prakerja tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dia harus berelevansi dengan siapa yang melakukan pendidikan dan pelatihan. Itu tidak boleh dibebankan kepada BLK (Balai Latihan Kerja) saja, tetapi juga oleh Kementerian Pendidikan kemudian Kementerian Perindustrian dan sebagainya itu yang belum selesai," jelasnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga harus menyiapkan database penerima kartu prakerja supaya tidak menjadi permasalahan ketika kartu tersebut telah diluncurkan.

"Karena ini akan menjadi problem sosial yang akan meletup di kemudian hari kalau tanpa ada persiapan yang matang untuk kartu prakerja," tegasnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah harus mulai bertahap menyelesaikan beberapa kekurangan sebelum resmi menerbitkan kartu prakerja. Tahapnya yakni melakukan ujicoba serta melakukan validasi data yang telah dibuat pemerintah.

"Terlalu dini menurut saya, bertahap boleh di 2020 tapi paling tidak pendataan ini harus dilakukan lebih dahulu. Verifikasi, ujicoba di sekian kota baru bisa meluas, tapi kalau belum ada ujicoba kartu prakerja, datanya belum dikonfirmasi, divalidasi, langsung meluas seluruh Indonesia ya menurut saya akan jadi berantakan nanti," pungkasnya.
EDITOR: AZAIRUS ADLU

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

Bamsoet: Jika Hilangnya KRI Nanggala-402 Karena Usia Uzur, Menhan Harus Lakukan Peremajaan
Politik

Bamsoet: Jika Hilangnya KRI ..

22 April 2021 17:55
Fotonya Jadi Sampul Laporan APBN, Komisi XI: Sri Mulyani Jalankan Misi Siapa?
Politik

Fotonya Jadi Sampul Laporan ..

22 April 2021 17:33
Undang Mendag Dan Mentan, KPK Bahas Kajian Tata Kelola Impor Komoditas
Politik

Undang Mendag Dan Mentan, KP..

22 April 2021 17:31
Tiba Di Kantor Demokrat, Presiden PKS Dan Rombongan Disambut Hangat AHY
Politik

Tiba Di Kantor Demokrat, Pre..

22 April 2021 16:54
Terbesar Di ASEAN, Industri Kaca Batang Jadi Angin Segar Bagi Tenaga Kerja Indonesia
Politik

Terbesar Di ASEAN, Industri ..

22 April 2021 16:46
Mengaku-ngaku Tokoh NU, Sangat Riskan Kalau Witjaksono Diplot Menteri Investasi
Politik

Mengaku-ngaku Tokoh NU, Sang..

22 April 2021 16:36
Prabowo Subianto: Pemerintah Dilema, Dahulukan Pertahanan Negara Atau Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Politik

Prabowo Subianto: Pemerintah..

22 April 2021 16:36
Ketua DPR: Jika KRI Nanggala-402 Bermasalah Karena Usia, Alutsista TNI Harus Dimodernisasi
Politik

Ketua DPR: Jika KRI Nanggala..

22 April 2021 16:14