Hal itu perlu dilakukan lantaran kebijakan tersebut terkesan kontras dengan citra Presiden Joko Widodo yang terkenal dengan kesederhanaan.
“Kalau untuk jatah mobil menteri ini saya rasa harus dijelaskan urgensinya apa karena kesannya sangat bertolak belakang dengan presiden yang sederhana,†ucap pengamat politik dari Populi Center, Rafif Imawan kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/8).
Baginya, pengadaan mobil untuk menteri baru adalah langkah pemborosan. Terlebih hingga saat ini belum jelas berapa dan siapa menteri yang bakal menjabat.
Selain itu, mobil jenis Toyota Crown Royal Saloon yang saat ini digunakan jajaran menteri juga masih bisa beroperasi dengan baik.
Oleh karenanya, wacana tersebut adalah kebijakan tak popular yang berpotensi merusak citra Jokowi. Di luar itu, ia berpandangan ada maksud lain di balik rencana pembelian mobil baru.
"Langkah membeli mobil menurut saya itu bagian dari komprominya Jokowi untuk parpol koalisi yang nantinya bakal jadi menteri,†tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: