Menurutnya, wacana menghidupkan GBHN sama seperti menerima kotak pandora, yang bila dibuka penuh kejutan. Salah satunya, potensi MPR kembali menjadi lembaga tertinggi.
“Isu amandemen konstitusi karena GBHN memang ada indikasi ke arah politis. Dia tak berdiri sendiri, pertama kalau GBHN itu desain lama, maka akan berdampak pada kekuasaan MPR sebagai lembaga tinggi negara,†ungkapnya di kantor Populi Center, Jakarta Barat, Rabu (21/8).
Dengan diberlakukannya tupoksi awal MPR RI, maka pemilihan presiden akan dipilih langsung oleh MPR RI termasuk menurunkan presiden.
Hal ini, dianggap negatif bagi negara Indonesia yang telah menganut sistem demokrasi dengan melakukan pemilihan secara langsung dari rakyat.
“Itu kan satu paket sebenarnya kalau kita lihat (GBHN) dari sistem konstitusi lama. Presiden dipilih oleh MPR, begitupun juga MPR bisa memberhentikan presiden,†paparnya.
Ketakutan akan pemberlakukan GBHN yang satu paket dengan kuasa tertinggi ada di tangan MPR ini menurut Very bukan tanpa alasan. Parpol yang semula mewacanakan untuk amandemen konstitusi demi menghidupkan kembali GBHN ini memang dianggap tak memiliki konsep baru soal GBHN.
Sebab selama ini para politikus hanya menyebut amandemen konstitusi untuk GBHN, tanpa menjelaskan konsep GBHN seperti apa yang ingin mereka hidupkan.
“Tidak ada kejelasan konsep yang diusung menurut kami ini justru potensinya sangat politis dan isunya kemana-mana. Ini kaya kotak pandora, begitu dibuka udah ini isunya nggak jelas lagi,†kata dia.
“Pada posisi itulah sebenarnya kenapa kami menolak GBHN dan juga menghidupkan GBHN yang disertai rentetan isu lain,†tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Wacana menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinilai terlalu politis. Atas alasan itu, Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Very Junaidi mengaku tidak setuju adanya amandemen terbatas 1945. 
BERITA TERKAIT: