Ini lantaran asap yang ditimbulkan dari karhutla belum melewati batas negara sahabat.
Begitu kira-kira yang disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam jumpa pers Rakorsus Tingkat Menteri membahas pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Rabu (21/8).
"Dari Kemlu juga sudah menyampaikan sementara ini belum ada protes dari negara lain karena belum ada yang namanya asap keluar ke perbatasan," ungkapnya.
Dia berharap penanganan karhutla berlangsung cepat, sehingga tidak ada protes dari negara lain karena asap menyebrang ke daerah mereka.
"Mudah-mudahan tidak ada ya, sehingga tidak menjadi protes negara lain karena kita tahu bahwa Indonesia dianggap sebagai paru-paru dunia," sambungnya.
Wiranto mengingatkan bahwa menjaga paru-paru dunia merupakan hal yang tidak mudah. Sebab, jika sampai asap mengganggu tetangga dan menjadi perbincangan internasional, maka Indonesia akan dicap sebagai negara yang tidak mampu menjaga paru-paru tersebut.
“Ini tugas yang cukup berat, tetapi mulia dan harus dilaksanakan," pungkasnya.
Dalam rakorsus karhutla tersebut, pemerintah telah menyimpulkan beberapa poin penting untuk dilaksanakan dalam mengatasi karhutla.
Di antaranya, pemadaman api dengan hujan buatan, penguatan penegakan hukum dalam menangkap oknum pembakar hutan liar, pendanaan, hingga mengerahkan 23 ribu pasukan penanggulangan karhutla.
Rakorsus turut dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Sosial Agus Gumiwang, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memang tengah terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, khususnya di Kalimantan dan Sumatera. Namun begitu, Kementerian Luar Negeri memastikan belum ada negara tetangga yang menyatakan protes. 
BERITA TERKAIT: