Jaringan Damai Papua Desak Mahasiswa Dan Pemerintah Lakukan Dialog Damai

Jaringan Damai Papua (JDP) menilai, apapun masalah yang terkait dengan Papua, sepatutnya dihadapi dengan musyawarah untuk mencari solusi secara damai.

Deputy Koordinator JDP Provinsi Papua Barat Yan Christian Warinussy mengatakan, mengapresiasi para mahasiswa dan berbagai komponen rakyat di Papua dan Papua Barat yang melakukan unjuk rasa damai dalam menyampaikan aspirasi menolak rasis pada Senin (19/8). Unjuk rasa ini setidaknya terjadi di 3 kota besar Papua: Jayapura, Manokwari, dan Sorong.

Di sisi lain, Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) tanah Papua ini menolak tindakan tidak simpatik yang terjadi di Manokwari. Karena telah menjurus kepada perbuatan kriminal berbentuk penjarahan, perampokan, pencurian, pengrusakan, bahkan pembakaran.

"Masalah apapun, sepatutnya dihadapi dan dicari titik utama atau akar masalahnya. Kemdudian didialogkan dengan baik dalam mencari solusi damai," ungkapnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/8).

"Luapan emosional apapun dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan sosial di bangsa besar yang majemuk seperti ini pasti akan senantiasa menemui kegagalan, bahkan kehancuran yang dirasakan bersama oleh semua pihak. Termasuk rakyat Papua sendiri," sambungnya.

Pria yang mendapatkan penghargaan Internasional di bidang HAM "John Humphrey Freedom award" pada 2005 di Montreal-Canada ini berharap mahasiswa menghentikan rencana aksi turun ke jalan. Juga mendesak pemerintah daerah Papua dan Papua Barat untuk menempuh jalur dialog damai.

Hal lain yang juga harus segera disikapi adalah penyelesaian proses penegakan hukum atas pelaku rasis di Jawa Timur. Serta mengusut siapa penyebar konten berita bendera merah putih yang dirusak.

"Langkah penegakkan hukum akan menjadi preseden positif bagi kepercayaan rakyat Papua secara keseluruhan dan dapat menjadi jaminan bagi kenyamanan para mahasiswa Papua di Jawa Timur dan sekitarnya," ujarnya.

Yan juga ingin memastikan bahwa tindakan rasis tidak boleh kembali lagi terjadi di Indonesia.

"Perbuatan rasis tidak boleh terjadi lagi di manapun di seluruh Indonesia. Termasuk di Pulau Jawa dan Tanah Papua," tandas Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) ini.