Namun, di tengah keseriusan ini, banyak rakyat yang belum memahami apa sebenarnya urgensi hingga ibukota harus segera dipindah. Rakyat semakin bingung karena rencana ini semacam menjadi diskursus utama bangsa di saat kehidupan ekonomi dan sosial politik yang saat ini sedang tidak baik.
Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris yang membidangi persoalan pemerintahan dalam negeri mengungkapkan alasan pemindahan ibukota sebagai jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa sangat spekulatif dan menyederhakan persoalan.
Menurutnya, tidak ada jaminan pasti jika ibukota pindah ke Kalimantan, laju ekonomi di Indonesia timur akan menggeliat. Selain itu, kehidupan sosial politik Indonesia saat ini, terlebih pasca insiden di Surabaya dan Malang yang memicu kerusuhan di Manokwari dan Fakfak perlu penangangan yang serius, konsisten, dan berkelanjutan agar tidak terulang.
Kondisi Indonesia terutama ekonomi dan sosial politik, jelas Fahira, belum pas untuk mewacanakan apalagi menyeriusi pindah ibukota. Karena skala prioritas bangsa saat ini bukan memindahkan ibukota, tetapi memulihkan perekonomian dan mengakrabkan kembali kehidupan antarwarganegara.
"Pak Jokowi akan dikenang 10, 20 bahkan 100 tahun ke depan jika berhasil menggeliatkan ekonomi dan kehidupan sosial, bukan karena memindahkan ibukota. Karena perbaikan ekonomi dan mengakrabkan kembali kehidupan berwarganegara saat ini menjadi kebutuhan bangsa agar bisa maju," ujar Fahira, Kamis (22/8).
Senator DKI Jakarta ini mengatakan, pemerataan ekonomi di Indonesia akan terwujud jika Presiden dan kabinetnya punya gagasan besar untuk melakukan lompatan ekonomi disertai dengan implementasi yang terukur dan konsisten. Kehidupan sosial dan politik juga akan berjalan baik jika sebagai pemimpin negara, Jokowi mampu berdiri dan duduk di atas semua golongan.
"Saat pidato kenegaraan kemarin, Presiden lantang mengatakan akan memimpin lompatan kemajuan bangsa ini. Cara terbaik agar bangsa ini mencapai kemajuan yang berkesinambungan adalah menguatkan pondasi ekonomi yang masih rapuh dan merekatkan kembali kehidupan antarwarganegara yang saat ini sedang renggang. Bukan mengerahkan semua sumberdaya untuk pindah ibukota," demikian Fahira.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Setelah menyingggung rencana pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di Gedung Parlemen pada 16 Agustus, keseriusan Presiden Joko Widodo memindahkan ibukota kembali dibicarakan setelah beredarnya konsep dan desain ibukota baru. 
BERITA TERKAIT: