Namun demikian, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera enggan menanggapi pemindahan ibukota tersebut. Dia beralasan, rencana pemindahan itu tidak dilatari dengan pembahasan yang akademis.
"Susah mengomentari pilihan dua kabupaten ketika pembahasan yuridis, akademis dan ekonomisnya belum dimulai," ungkapnya saat dihubungi
, Senin (26/8).
Mardani kembali mengingatkan presiden untuk sesuai prosedur dalam urusan pemindahan ibukota. Artinya, ada pembahasan dengan DPR sehingga rencana itu tidak sebatas wacana.
domainnya eksekutif. Tapi keputusan pindah ibukota domain bersama eksekutif dengan legislatif," tegasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: