Tuntutan Percepatan Munas Golkar Bukan Representasi Pemilik Suara

"Jika mereka (AMPG) sadar dan meresapi cara berpolitik di Partai Golkar, seharusnya taat pada AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) serta peraturan partai, bukan urakan seperti layaknya parlemen jalanan," ujar politisi Partai Golkar, Andreas Lani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/8).
 
Andreas menilai, aksi demontrasi yang digelar AMPG di kantor DPP Golkar, sama saja dengan tindakan politik pecah belah partai.

Ketua Bidang Eksekutif, Legislatif dan Partai Politik DPD Partai Golkar Kalimantan Barat itu mengatakan, di pengurus Golkar di daerah mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota hingga Kecamatan, tidak ada tuntutan percepatan Munas.

"Mereka (kader dan pengurus daerah) adem ayem saja, kok" imbuhnya.

Andreas menambahkan, kader dan pengurus daerah mengerti cara berpolitik Partai Golkar. Mereka merasakan kepemimpinan Airlangga Hartarto selama ini telah mengembalikan Golkar ke garis asli partai.

Kepemimpinan Airlangga, ujar Andreas, sudah menunjukkan kemajuan dan persatuan di Partai Golkar yang sebelumnya banyak diterpa perpecahan. Konflik internal itu yang membuat Golkar tidak banyak berperan pada Pilkada 2017.

"Seharusnya AMPG sebagai kader kader muda Golkar  memberi contoh cara berpolitik dan demokrasi yang santun," tambah dia.

Andreas merasa manuver politik yang  dilakukan pengurus AMPG pusat ini tidak banyak mendapat dukungan di daerah.

"Daerah banyak yang tidak mendukung pergerakan AMPG Pusat. Seperti AMPG Kalimantan Barat, mereka tidak pernah mendukung aksi tersebut," ujar dia.

Atas dasar itu, kata Sekretaris Depidar SOKSI  Kalbar tersebut, patut diduga aksi demontrasi yang dilakukan segelintir pengurus AMPG Pusat hanya pesanan dari elite Golkar yang ingin partai beringin kembali terbelah.

“Mereka ingin memecah Golkar, ini pola pola lama,” tandas Andreas Lani.