Presiden Jokowi yang kini sedang digugat oleh publik, seharusnya menempatkan masalah polusi udara sebagai pekerjaan rumah utama untuk segera diselesaikan. Apalagi presiden adalah satu diantara pihak yang digugat publik.
“Jakarta saat ini mengalami krisis lingkungan seperti air tanah yang berkurang, kemacetan dan polusi. Justru di sini letak kepemimpinan Jokowi diuji, apakah ikut bertanggung jawab mencari solusinya atau malah lari memindahkan ibu kota, meninggalkan rakyat dengan persoalan dan beban, ini menjadi cermin juga untuk persoalan lingkungan lainnya,“ kata Zenzi Suhadi lewat keterangan persnya, Senin (26/8).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi baru bagi ibukota Republik Indonesia berada di Kalimantan Timur. Tepatnya di dua lokasi yaitu di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.
"Sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur," kata Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).
Ada sejumlah alasan yang mendasari keputusan. Mulai Risiko bencana yang minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor.
Selain dianggap minim risiko bencana, lokasi Kalimantan Timur yang berada di tengah-tengah Indonesia juga menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah. Lokasi ibukota baru juga berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang.
Juru bicara gerakan #BersihkanIndonesia dan Kepala Departemen Advokasi Walhi Zenzi Suhadi menyampaikan, banyak masalah utama yang harus diselesaikan negara ini daripada harus melakukan pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur. Salah satunya kondisi polusi udara di DKI Jakarta, yang sudah memasuki level mengerikan. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: