Jokowi Ngotot Pindahkan Ibukota Tanpa Riset, Ada Kepentingan Politik Apa?

Jokowi saat pidato di sidang tahunan/Net

Pemindahan ibukota yang direncanakan Presiden Joko Widodo dianggap sebagai cara untuk memuluskan kepentingan politik bahkan dianggap sebagai oligarki ekonomi.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPES), Ubedilah Badrun. Menurutnya, banyak persoalan yang belum diselesaikan pemerintah berkaitan dengan rencana pemindahan ibukota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Persoalan itu ialah belum adanya data riset yang dilakukan pemerintah terkait rencana pemindahan ibukota. Padahal, data riset tersebut sangat diperlukan untuk melihat baik buruknya pemindahan ibukota.

"Perpindahan ibukota itu harus berbasis pada data riset. Jadi kalau data riset tidak digunakan di dalam pemindahan Ibukota menurut saya ya seperti berjalan tanpa arah. Problemnya adalah belum ada data riset yang utuh soal pemindahan ibukota," ucap Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL di Kantor CESPES, Matraman, Jakarta Timur, Senin (26/8).

Dari segi ekonomi kata Ubedilah, kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Kalimantan Timur lebih kecil dibanding Pula Jawa. Sehingga, alasan untuk meningkatkan PDB di Kalimantan tidak tepat jika solusinya memindahkan ibukota.

"Kontribusi PDB secara nasional itu kan terbesar dari Pulau Jawa hampir 58 persen dan Kalimantan memang termasuk yang kecil jauh dari Pulau Jawa. Tapi kalau solusinya ibukota menurut saya itu solusi yang keliru, karena itu tidak sistemik untuk membangun, meningkatkan angka PDB daerah itu tidak sistemik," jelasnya.

Dengan demikian, jika pemerintah memaksakan untuk memindahkan ibukota, maka pemerintah akan dianggap lebih mengutamakan kepentingan politik dibanding kepentingan rakyat Indonesia yang kini mengalami krisis ekonomi.

"Jika tetap ngotot pindahin Ibukota tanpa ada data riset itu artinya ada kepentingan politik, pragmatis, oligarki ekonomi itu memungkinkan ditafsir seperti itu. Karena itu justru bisa berbahaya buat pemerintahan itu sendiri," tegasnya.

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Polling 24 Tokoh Harapan, bersama Arief Poyuono dan Jerry Massie

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Kunjungan Presiden Jokowi di NTT Undang Kerumunan Massa

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021

Artikel Lainnya

Hikmahanto: Rencana Menlu Retno Ke Myanmar Bukan Pengakuan Pada Pemerintahan Kudeta
Politik

Hikmahanto: Rencana Menlu Re..

25 Februari 2021 04:48
SBY: Presiden Jokowi Punya Integritas, Beda Dengan Moeldoko
Politik

SBY: Presiden Jokowi Punya I..

25 Februari 2021 04:04
Singgung Upaya Kudeta, SBY: Dia Hanya Ingin Kekuasaan Semata
Politik

Singgung Upaya Kudeta, SBY: ..

25 Februari 2021 02:17
Gde Siriana: Penularan Covid-19 Nggak Kenal Alasan, Pak Presiden!
Politik

Gde Siriana: Penularan Covid..

25 Februari 2021 00:39
Ketua DPD RI Apresiasi Kinerja Kapolda Jatim Terkait Penanganan Covid-19
Politik

Ketua DPD RI Apresiasi Kiner..

25 Februari 2021 00:01
Survei Membuktikan PDIP Tetap Kokoh
Politik

Survei Membuktikan PDIP Teta..

24 Februari 2021 23:24
Analisa Hifdzil Alim Usai Tangani Sebelas Perkara Hasil Pilkada Di MK
Politik

Analisa Hifdzil Alim Usai Ta..

24 Februari 2021 23:20
SBY: Selama Hayat Dikandung Badan, Saya Jadi Benteng Siapapun Pengganggu Demokrat
Politik

SBY: Selama Hayat Dikandung ..

24 Februari 2021 22:36