“Ketika semua belum tuntas membangun, tau-tau pindah Ibukota '
ujug-ujug' ya," tutur pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin kepada wartawan, Selasa (27/8).
Rencana besar ini juga tanpa dibarengi dengan pembicaraan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Padahal, DPR merupakan lembaga yang merepresentasikan rakyat.
Di sisi lain, adanya informasi pihak yang akan menggarap lahan untuk Ibukota baru adalah pengembang yang cukup dekat dengan pemerintah.
“Kami dapat bocoran yang akan garap Agung Podomoro,” demikian Ujang.
BERITA TERKAIT: