Itu antara lain yang disampaikan seorang orator dalam sebuah potongan video yang beredar sepanjang hari ini di jejaring media massa.
Sang orator yang identitasnya belum diketahui pasti bersama dua rekannya berdiri di atas “mobil komando†di depan pagar Gedung DPR/DPD/MPR, Senayan, Jalan Gatot Subroto.
Di bawah sang orator, berkumpul massa yang menghadiri aksi. Tak jarang massa aksi berteriak memberikan dukungan.
Belum diketahui kapan orasi disampaikan, juga belum diketahui organisasi mana yang menggelar kegiatan ini.
Sang orator mengatakan, jalan keluar untuk mengatasi persoalan yang sedang terjadi di Papua akibat ketidakmampuan dan ketidaktulusan Jokowi, adalah dengan menolak pelantikan Jokowi yang dinyatakan menang dalam Pilpres 2019.
“Ketika rakyat Papua berada dalam situasi disintegrasi bangsa, Jokowi tidak mampu memperlihatkan kewibawaan dia, kearifan dia sebagai Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, yang paling harus kita lakukan, jangan terprovokasi kemana-mana. Ini pesan rakyat yang saya terima tadi: tolak pelantikan Jokowi. Bangsa selamat,†ujarnya sambil memegang sebuah spanduk putih bertuliskan “Tolak Pelantikan Jokowiâ€.
Massa aksi yang mendengar dan menyaksikan orasi itu bergemuruh memberikan dukungan.
“Papua adalah anak sah NKRI. NKRI harga mati. Tetapi Jokowi membuat NKRI mati harga. Artinya, Jokowi membuat NKRI tidak laku di hadapan bangsa Papua,†kata dia lagi. Masih disambut dukungan massa aksi.
Dia menambahkan, Jokowi adalah presiden yang paling sering pergi ke Papua.
“Tetapi hatinya tidak tulus untuk orang Papua,†sambungnya.
Dia juga mengingatkan massa pada perintah Presiden Sukarno dalam Tritura yang isinya antara lain adalah bubarkan negara boneka Papua bentukan Belanda.
Orasi yang disampaikan pria itu tidak utuh. Video yang beredar tersebut hanya berdurasi 1 menit 55 detik.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Ketidakhadiran Presiden Joko Widodo di tengah kemelut yang sedang terjadi di Papua dan Papua Barat memperlihatkan ketidakmampuannya menangani persoalan. Juga memperlihatkan ketidaktulusannya selama ini membangun Papua. 
BERITA TERKAIT: