Kenaikan BPJS Memberatkan, Jazuli Juwaini: Stop Dulu Rencana Bombastis Pindah Ibukota

Minggu, 01 September 2019, 14:06 WIB
Laporan: Diki Trianto

Jazuli Juwaini/Net

Rencana pemerintah menaikkan biaya BPJS Kesehatan hingga 100 persen harus segera diurungkan. Sebab hal itu bakal memberatkan masyarakat di tengah perekonomian saat ini yang belum membaik.

"Kami menangkap kegelisahan rakyat, mereka sangat keberatan  iuran BPJS dinaikkan. Jadi tolong pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan karena hal itu sama sekali bukan solusi yang berpihak kepada rakyat," kata Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (1/9).

Anggota Komisi I DPR ini menilai kunci penyelesaian defisit BPJS Kesehatan bukan dengan menaikkan iuran yang dibebankan pada peserta, tapi pada perbaikan manajemen BPJS, kepesertaan, termasuk skema pendanaan dari negara.

"Kalau cuma bisa menaikkan iuran dari rakyat, lalu apa tugas manajemen dan pemerintah? Sudah pelayanan banyak dikeluhkan di mana-mana, sekarang rakyat diminta membayar biaya tambahan. Sudah jatuh tertimpa tangga namanya," sambungnya.

Baginya, kenaikan tersebut sama saja menyengsarakan rakyat kecil. Terlebih bagi mereka yang menggunakan fasilitas BPJS kelas III yang membayar secara mandiri.

Kenaikan itu, kata Jazuli, harus dilihat kelipatan orang yang harus ditanggung kepala keluarga, bukan hanya dilihat orang per orang.

"Untuk itu kami meminta pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab mencari solusi pendaanaan lain dan tidak membebankan ke rakyat. Jaminan kesehatan ini isu dan kebutuhan dasar rakyat," ungkapnya.

Salah satu yang ia usulkan adalan dengan memprioritaskan kesehatan dalam APBN dan APBD daerah dan mengefisienkan sektor lain.

"Stop dulu rencana bombastis bangun infrastruktur, apalagi pindah Ibukota Negara. Ada banyak kebutuhan mendasar rakyat yang harus diselesaikan, termasuk masalah BPJS Kesehatan ini. Pemerintah harus tahu skala prioritas," tandasnya.

Kolom Komentar


Video

Celoteh Jokowi Tidak Ada Kebakaran Hutan Faktanya Nol Besar

Jumat, 13 September 2019
Video

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

Sabtu, 14 September 2019
Video

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

Senin, 16 September 2019