Pemerintah Sama Saja Peras Rakyat Bila Naikkan Iuran BPJS

Ilustrasi/Net

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus direformasi total. Kenaikan tarif iuran sama artinya pemerintah memeras rakyat, kenaikan iuran bukan solusi atasi defisit BPJS Kesehatan.

Begitu disampaikan Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra saat berbincang dengan Kantor Berita Poltik RMOL, Minggu (1/9).

Menurut Azmi, saat ini penyelenggara dan petinggi BPJS diisi oleh orang yang tidak mengetahui detail medis, kurang memahami operasional pelayanan kesehatan. Pasalnya, banyak regulasi dan sistem kebijakan BPJS yang tidak tepat dan sudah lari jauh dari maksud filosofis UU SJSN dan UU Badan penyelenggara jaminan sosial/

"Ingat ada frase "jaminan sosial" atas perintah dan kehendak UU di sini," kata Azmi.

Ia mengatakan, kebijakan BPJS sudah tidak rasional. Sudah irasional, diperparah karena menimbulkan dampak dengan manajemen yang selalu rugi, gejala banyaknya tutup faskes tingkat pertama (FKTP), termasuk minimnya kesejahtaeraan bagi para tenaga kesehatan serta utang bpjs pada fasilitas kesehatan rumah sakit menunjukkan BPJS gagal total.

"Tidak memahami esensi perlindungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat," ujarnya.

Ia menembagkan, manajemen BPJS dan kebijakannya alhasil berdampak pada reputasi dan memukul wajah pemerintah. Gagalnya BPJS lalu pemerintah dapat dianggap "peras masyarakat " hal yang mendasar dan urgent tentang jaminan kesehatan masyarakat tidak dapat diatasi, dimana terus merugi ibarat kapal BPJS semakin oleng,

"Apalagi solusi kekinian BPJS dengan rencana kenaikan tarif iuran peserta menunjukkan cara instant dan cendrung pola pikir ala pebisnis semata, sementara ironisnya di sisi lain manajemen BPJS masih hanya memikirkan peningkatan sarana untuk internal mereka saja," kata Azmi.

Tahun lalu, pada oktober 2018 Presiden Jokowi mengatakan seharusnya kegaduhan dan tema tunggakan utang BPJS tidak sampai ke Presiden cukup di level Menteri.

Kenaikan iuran JKN saat ini sekadar untuk menjaga kredibiltas negara, seolah sebagai sebuah konsekweksi UU SJSN. Namun, di sisi lain keputusan menaikkkan iuran membuktikan penyelenggara BPJS gagal paham karena belum mengkoreksi sumber masalah.

Jika ditelusuri Pasal 19 sd 23 UU SJSN. Dalam pasal itu, ada implementasi dari pada keadilan sosial dan memenuhi hak perlindungan dasar kesehatan rakyat.

"JKN bukan alat memenuhi keadilan individu. Jika ini tidak segera diurus tuntas maka di tahun-tahun mendatang, BPJS hanya nama, akan karam dan perlindungan kesehatan rakyat hanya mimpi dan rakyat meminta tanggung jawab pemerintah," jelasnya.

Azmi berpandangan, untuk menyehatkan BPJS, perlu duduk bersama para pemangku kepentingan, Presiden harus panggil kementrian terkait, menko PMK, menteri kesehatan, menteri keuangan, menteri sosial dan petinggi BPJS termasuk IDI, karena, menurutnya, ada yang timpang dalam kebijakannya yang terkesan masih ego sektoral.

Karenanya dengan duduk bersama diharapkan dapat memetakan kebijakan, hak dan tanggung jawab guna untuk menemukan solusi atas keterpurukan BPJS.

"Ini bukan masalah kecil, ini masalah esensi, berkait dengan hak asasi yang harus terpenuhi yaitu hak atas kesehatan masyarakat," demikian Azmi.
EDITOR: AZAIRUS ADLU

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

LaNyalla Minta Polisi Tangkap Pihak Yang Ancam Pelapor Pemotongan Bansos
Politik

LaNyalla Minta Polisi Tangka..

22 April 2021 12:19
Keteledoran Hilmar Farid Seharusnya Tidak Selesai Dengan Minta Maaf
Politik

Keteledoran Hilmar Farid Seh..

22 April 2021 12:11
KRI Nanggala-402 Hilang, Pimpinan Komisi I: Sinyal Alutsista TNI Butuh Peremajaan
Politik

KRI Nanggala-402 Hilang, Pim..

22 April 2021 12:09
Stok Oksigen KRI Nanggala-402 Cukup Untuk 53 Orang
Politik

Stok Oksigen KRI Nanggala-40..

22 April 2021 11:48
Stafsus Jokowi: Suatu Saat, Anak Papua Bakal Jadi Presiden
Politik

Stafsus Jokowi: Suatu Saat, ..

22 April 2021 11:39
Parpol Koalisi Gemetaran, Khawatir Kadernya Terkena Reshuffle
Politik

Parpol Koalisi Gemetaran, Kh..

22 April 2021 11:29
Anies Pelan-pelan Sudah Realisasikan Janji
Politik

Anies Pelan-pelan Sudah Real..

22 April 2021 11:25
Terkait Vaksin Nusantara, Presiden Dan DPR Wajiban Dukung Dan Lindungi Riset dr. Terawan
Politik

Terkait Vaksin Nusantara, Pr..

22 April 2021 10:59