PKS: Jangan Bebani Rakyat, Tutup Defisit BPJS Pakai Dana Pindah Ibukota

Begitu tegas Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi rencana pemerintah menaikkan irusan peserta BPJS Kesehatan menjadi dua kali lipat.

“Untuk itu, saya meminta pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS, karena akan memberatkan kehidupan rakyat dan bertentangan dengan prinsip dan filosofi tujuan BPJS,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi beberapa waktu lalu.

Sebagai solusi, Mardani meminta pemerintah membatalkan rencana pemindahan ibukta ke Kalimantan Timur yang digadang bakal menghabiskan dana hingga Rp 500 triliun. Menurutnya, dana besar itu harus dialihkan untuk menutupi kerugian yang dialami BPJS Kesehatan mencapai Rp 28,5 triliun.

“Gunakan dana negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satunya untuk menutup defisit BPJS Kesehatan, sehingga pemerintah tidak perlu menaikkan iuran BPJS Kesehatan,” tegasnya.

Sementara solusi kedua, pemerintah harus segera mereformasi pengelolaan BPJS Kesehatan. Langkah pertama dengan mendalami enam akar masalah utama yang ditemukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Baca: Enam Penyebab BPJS Kesehatan Rugi Triliunan Rupiah

“Dan juga libatkan seluruh pihak dan daerah untuk mengungkap masalah-masalah penyelenggaraan BPJS Kesehatan di lapangan,” tegas wakil ketua Komisi II PKS.

Baginya organisasi dengan pengelolaan dana sebesar BPJS Kesehatan yang selalu defisit merupakan hal yang tidak wajar. Sebabm banyak asuransi kesehatan swasta dengan kemampuan mengelola sumber daya terbatas, justru dapat sehat secara finansial.

“Mereka juga meningkatkan kualitas pelayanannya,” tutupnya.