Pemerintah Jamin PNS Di Ibu Kota Baru Dapat Fasilitas Rumah Tinggal

Sofyan Djalil/Net

Pemerintah bakal memberikan fasilitas perumahan kepada aparatur sipil negara (ASN) di wilayah ibu kota baru nanti di Kalimantan Timur.

Menteri Agaria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, sebagian besar lahan yang akan digunakan untuk membangun ibu kota di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, merupakan tanah milik negara yang nantinya akan dimasukkan ke bank tanah.

"Kemudian dari situ ada yang digunakan untuk kepentingan publik, untuk kantor pemerintah, jalan, fasilitas umum dan lain-lain," kata Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/9).

Kedua, lahan itu akan digunakan untuk kawasan pengembangan perumahan, residensial. Termasuk untuk para PNS yang nantinya akan berkantor di ibu kota negara yang baru.

"Residensial itu nanti akan ada yang dibangun untuk apartemen, untuk PNS gitu kan. Ada juga PNS yang akan memiliki rumah di sana. Tanah itu bisa dijual dari tanah yang tadi dikuasai oleh negara," jelas Sofyan.

Sesuai perkiraan, 180 ribu hektare keseluruhan kawasan ibu kota negara yang baru nanti akan dibangun dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta orang. Hal ini jauh lebih lapang dibandingkan dengan Jakarta yang luasnya sekitar 60-an ribu hektare, penduduknya 11 juta orang.

"Jadi kalau 180 ribu hektare, itu seluruh kawasan yang sebagian besar hutan. Bahkan hutan-hutan itu nanti akan diperbaiki kembali. Jadi core (inti) ibu kota untuk awal itu cuma 4.000 hektare. Kan itu besar. Jakarta Pusat ini berapa ribu hektare tuh, tiga sampai empat ribu hektare. Jadi itu untuk inti," jelas menteri kelahiran Aceh Timur itu.

Terkait status tanahnya, pertama pemerintah akan menetapkan sebagai HPL (Hak Pengelolaan), di atasnya bisa diberikan hak guna bangunan atau HGB, hingga hak milik. Namun akan ada ketentuan yang dibuat supaya tanah itu nantinya tidak dijual bebas.

"Kalau diberikan hak milik misalnya PNS yang tinggal di sana, bangun rumah, sampai pensiun itu bisa kita berikan hak milik," kata Sofyan.

Akan tetapi, pemerintah akan membuat klausul bahwa kalau misalnya tanah itu mau dijual kembali, dan harganya bisa terkontrol maka ada ketentuan tanah itu harus dijual kembali kepada otoritas. Hal itu guna mengantisipasi spekulan.
EDITOR: AZAIRUS ADLU

Kolom Komentar


Video

Gudang Alat Produksi Roti dan 4 Unit Kendaraan Ludes Terbakar

Sabtu, 17 April 2021
Video

Sholat 5 Waktu - Mentari Ramadhan #4

Minggu, 18 April 2021
Video

Ketika Anies Baswedan Mempengaruhi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

Minggu, 18 April 2021

Artikel Lainnya

Ahok Belum Berkelas Untuk Jadi Menteri Investasi
Politik

Ahok Belum Berkelas Untuk Ja..

19 April 2021 05:39
Jadi Syarat Naik Haji, Produsen Sinovac Harus Segera Urus EUL Dari WHO
Politik

Jadi Syarat Naik Haji, Produ..

19 April 2021 04:21
Pers Bukan Ancaman Bagi Keluarga Presiden
Politik

Pers Bukan Ancaman Bagi Kelu..

19 April 2021 03:59
Menteri Tjahjo Banyak Pecat ASN Radikal, Fadli Zon: Jangan-jangan Pemerintah Nggak Ngerti Arti Radikalisme
Politik

Menteri Tjahjo Banyak Pecat ..

19 April 2021 03:21
Jangan Terpancing Provokasi Jozeph Zhang, Biarkan Hukum Yang Bicara
Politik

Jangan Terpancing Provokasi ..

19 April 2021 02:55
Walhi Tuding Kerusakan Parah Bencana NTT Karena Peringatan BMKG Hanya Sebatas Normatif
Politik

Walhi Tuding Kerusakan Parah..

19 April 2021 02:42
Berikan Rasa Aman Wisatawan, Menparekraf Dorong Penerapan CHSE Di Situs Wisata Religi
Politik

Berikan Rasa Aman Wisatawan,..

19 April 2021 02:17
Walhi: Apa Yang Terjadi Di NTT Tidak Murni Sebagai Bencana Alam
Politik

Walhi: Apa Yang Terjadi Di N..

19 April 2021 01:23