Penanganan Papua, Panglima TNI Tidak Kuasai Peta Lapangan

Dan ini bisa disebut sebagai kelemahan, karena TNI seharusnya tergambarkan sebagai pihak yang kuat, benteng yang kokoh, dan menggentarkan.

Demikian disampaikan penulis seligus penggiat media sosial Denny Siregar terkait penanganan gejolak di Papua dan Papua Barat.

Jelas Denny, pencitraan TNI yang tegas, kuat, dan tanpa kompromi penting, karena yang dihadapi di tanah Papua adalah musuh yang bersenjata.

Dia menyayangkan Hadi yang lebih sering tampak bersama-sama Kapolri Jenderal Tito Karnavian ketika ada masalah, termasuk soal Papua.

"Ya, memang bagus sih untuk menunjukkan ada kerjasama antar institusi negara. Tetapi jika terlalu sering, secara citra itu akan melemahkan TNI yang selama ini terpandang 'tanpa kompromi'," terangnya, Kamis (5/9).

"Panglima TNI menjadi seperti "polisi", bukan sebagai TNI. Polisi memang harus bergaya persuasif, tetapi TNI harus tampak menjadi buldozer, meratakan apapun yang menghalangi. TNI harus tercitra pelindung negara yang sangat kuat tetapi lembut di hadapan rakyat," tanbah Denny.

Bahkan, lanjut Denny, dalam kasus penanganan Papua, Hadi tampak seperti orang kebingungan. Baru rotasi Pangdam, terus rotasi lagi karena ada masalah, dan rotasi lagi karena harus ganti strategi.

"Tampak tidak menguasai peta lapangan dan membingungkan anak buahnya," ucapnya.

Ditambahkannya, seharusnya saat ada masalah seperti itu, Panglima TNI yang mengambil panggung mewakili negara, bukan malah Menko Polhukam Wiranto dan Kepala KSP Moeldoko terus yang bicara.

Masih menurut Denny, lemahnya sosok Hadi berimbas pada Jokowi sebagai Presiden Joko Widodo. Padahal, seharusnya, citra Panglima TNI yang kuat akan juga berimbas pada kuatnya citra Presiden sebagai simbol negara.

"Kalau citra Panglima TNI kuat, tidak mungkin orang sibuk bertanya, 'mana Jokowi, mana Jokowi?" saat rusuh di Papua," sebutnya.