Menunggu Revisi UU, Menanti Kegelapan Menyelimuti KPK

Ilustrasi Gedung KPK/Net

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan banyak menemui kesulitan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal itu berkenaan dengan sikap fraksi di DPR yang sepakat dengan revisi UU 30/2002 tentang KPK.

"KPK akan diselimuti kegelapan ketika revisi UU KPK yang isinya dapat melumpuhkan KPK disetujui," kata Jurubicara KPK, Febri Diansyah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (8/9).

Ia menambahkan, lembaga antirasuah akan makin terjerembab usai Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK justru meloloskan sosok yang dianggap memiliki rekam jejak bermasalah.

10 nama capim KPK saat ini sudah masuk ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan setelah sebelumnya disetor ke Presiden Joko Widodo.

Mantan anggota Indonesian Corruption Watch (ICW) itu berpandangan, DPR sebagai wakil rakyat harus sebaik mungkin melakukan uji kelayakan demi pemberantasan korupsi ke depan.

"Kegelapan bertambah jika kursi pimpinan diisi orang-orang  bermasalah," tambahnya.

Ada beberapa poin dalam revisi UU KPK yang menjadi persoalan. Yang paling menjadi perhatian adalah soal penyadapan.

Penyadapan oleh KPK nantinya hanya dapat dilakukan setelah ada izin dari Dewan Pengawas. Sementara itu, Dewan Pengawas dipilih oleh DPR dan harus menyampaikan laporannya pada DPR setiap tahunnya.

Selain itu, penyadapan diberikan batas waktu 3 bulan. Padahal dari pengalaman KPK menangani kasus korupsi, proses korupsi yang canggih akan membutuhkan waktu lama dengan persiapan yang matang.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Jasad ABK WNI Ditemukan di Frezeer Kapal China

Jumat, 10 Juli 2020
Video

Waspada!! Gunung Merapi Menggelembung

Sabtu, 11 Juli 2020

Artikel Lainnya

Anies Kemungkinan Tarik Rem Darurat, Ini Kata Politikus Gerindra
Politik

Anies Kemungkinan Tarik Rem ..

14 Juli 2020 12:45
Jokowi: Yang Tidak Patuhi Protokol Kesehatan Bisa Didenda Hingga Pidana
Politik

Jokowi: Yang Tidak Patuhi Pr..

14 Juli 2020 12:26
Lonjakan Kasus Corona Di Ibukota Bukan Karena Lemahnya Pengawasan, Politikus Gerindra Beberkan Faktor Penyebabnya
Politik

Lonjakan Kasus Corona Di Ibu..

14 Juli 2020 12:22
Menkes Ubah Istilah ODP-PDP-OTG, Pimpinan DPR: Yang Lebih Penting Jaga Ketat Protokol Kesehatan
Politik

Menkes Ubah Istilah ODP-PDP-..

14 Juli 2020 12:18
Wacana Hukuman Kurungan Bagi Warga Jabar Yang Tak Pakai Masker Terkesan Jadi Kriminalisasi
Politik

Wacana Hukuman Kurungan Bagi..

14 Juli 2020 12:09
Presiden Bakal Bubarkan 18 Lembaga, Pimpinan DPR: Memang Ada Lembaga Negara Yang Lambat
Politik

Presiden Bakal Bubarkan 18 L..

14 Juli 2020 11:34
Prediksi Corona Meleset, Natalius Pigai Ragu Jokowi Punya Reputasi Sebagai The Real Presiden
Politik

Prediksi Corona Meleset, Nat..

14 Juli 2020 11:10
Jokowi
Politik

Jokowi Koreksi Puncak Corona..

14 Juli 2020 10:56