Diminta Jokowi Kaji Draf Revisi, KPK Minta Kemenkumham Tak Hasilkan Keputusan Prematur

Jubir KPK Febri Diansyah/Net

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh harapan besar kepada Kemenkumham RI agar tidak menghasilkan keputusan prematur atas permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengkaji draf revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

"Kami berharap perintah tersebut bisa dijalankan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kesimpulan-kesimpulan yang prematur," kata Jurubicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/9).

KPK, kata Febri, meminta Kemenkumham tidak termakan narasi yang dikembangkan oleh sejumlah politisi yang mengklaim revisi UU KPK telah disetujui presiden melalui Supres (Surat Presiden). Padahal, beberapa poin dalam draft revisi UU KPK dinilai melemahkan kinerja lembaga antirasuah.

"Ada klaim dan tuduhan dari sejumlah politisi seolah-olah Presiden sudah menyetujui RUU KPK inisiatif DPR. Sementara telah ditegaskan belum ada Surat Presiden ke DPR untuk membahas lebih lanjut RUU tersebut. Apalagi, kita tahu RUU yang beredar itu memiliki sejumlah persoalan mendasar," ungkap Febri.

Meski begitu, KPK tetap mengapresiasi langkah Jokowi yang belum menyetujui draf revisi UU KPK tersebut dan memerintahkan Kemenkumham untuk mengkajinya terlebih dahulu.

"KPK menghormati perintah Presiden Jokowi pada Menteri Hukum dan HAM hari ini yang meminta Menkumham mempelajari draf RUU KPK inisiatif DPR tersebut," demikian Febri.

Sebelumnya, presiden Jokowi memanggil Menkumhm Yasonna ke Istana Negara. Menurut Yasonna, Jokowi memintanya mempelajari draf revisi UU Nomor 30/002 tentang KPK usulan DPR. Yasonna menyatakan bakal mempelajari draf itu lebih dulu.

"Saya diberikan draf revisi Undang-Undang KPK (dari Presiden) untuk saya pelajari," ujar Yasonna di komplek Istana Negara, Jakarta, Senin (9/9).

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Peringatan Muhammadiyah: Elite Jangan Manfaatkan Pandemi Covid-19 Sebagai Komoditas Politik
Politik

Peringatan Muhammadiyah: Eli..

21 September 2020 12:55
Terjangkit Covid-19, Menag Fachrul Razi Jalani Karantina Di Rumah Sakit
Politik

Terjangkit Covid-19, Menag F..

21 September 2020 12:47
Pilkada Bisa Jadi Awal Keretakan Jokowi Dengan NU Dan Muhammadiyah
Politik

Pilkada Bisa Jadi Awal Keret..

21 September 2020 12:45
Ben Bland: Kontradiksi Jokowi Bikin Investor Hingga Kelompok Akademisi Bingung
Politik

Ben Bland: Kontradiksi Jokow..

21 September 2020 12:39
Andi Arief: Ada Sinyal Hanya 31 Persen Partisipasi Pemilih, So?
Politik

Andi Arief: Ada Sinyal Hanya..

21 September 2020 12:29
Keadaan Mendesak, Muhammadiyah Desak Jokowi Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada
Politik

Keadaan Mendesak, Muhammadiy..

21 September 2020 12:26
Muhammadiyah Minta Presiden Evaluasi Penanganan Covid-19, Bila Diperlukan Ambil Alih Dan Pimpin Langsung
Politik

Muhammadiyah Minta Presiden ..

21 September 2020 12:13
Dukung Keluarga Jokowi, Saiful Anam: Kemungkinan Untuk Mengamankan Gerindra Dan Bisnis Sandiaga
Politik

Dukung Keluarga Jokowi, Saif..

21 September 2020 12:05