Iuran BPJS Dan BBM Naik Lalu Cabut Subsidi PLN, Pengamat: Pemerintah Bikin Investor Kabur

Selasa, 10 September 2019, 08:57 WIB
Laporan: Jamaludin Akmal

Tiga kebijakan yang bakal dilaksanakan pemerintah bisa bikin investor kabur/Net

Rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan tiga kebijakan yang dinilai bakal membebani rakyat akan berdampak dalam dunia investasi. Kondisi tersebut bisa memicu kaburnya para investor di Indonesia.

Tiga kebijakan yang akan diambil pemerintah ialah rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, mencabut subsidi listrik 900 VA, dan menaikkan harga BBM.

Terkait hal ini, Peneliti Founding Fathers House Dian Permata mengatakan, rencana pemerintah tersebut akan berdampak terhadap perekonomian di Indonesia. Dampak terbesar yang bisa dirasakan adalah kaburnya para investor dari Indonesia.

"Sedikit banyak pasti (dampak ekonomi). Kalau di politik itu ekonomi politik kan dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan," ucap Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (10/9).

Karena, kata Dian, para investor membutuhkan kestabilan situasi politik, maupun suasana masyarakat yang kondusif.

"Saya khawatir ada 33 perusahaan China yang kabur dari Indonesia, katakanlah. Jangan-jangan itu terstimulasi dari situasi nasional kita yang tidak kondusif menurut mereka. Sudut pandang orang ekonomi kan gitu," katanya.

Sehingga, pemerintah sebelum mengeluarkan pernyataan soal kebijakan yang berpotensi muncul penolakan dari rakyat, harus benar-benar dikaji terlebih dahulu agar kondisi di masyarakat tetap stabil.

"Perusahaan asing itu mau investasi kan butuh banyak jaminan. Mulai dari keadaan, hukum, situasi nasional, dan wajah kabinet. Terus statement dari pembuat kebijakan apakah memang layak atau tidak, apakah visibel atau tidak, apakah proper atau tidak. Semua saling berkait," pungkasnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

NOORCA M. MASSARDI: Ketika Nikah | Puisi Hari Ini

Kamis, 23 Januari 2020
Video

Pelaku Pembunuhan Astrid di Tangkap

Kamis, 23 Januari 2020
Video

Sekjen PDI P Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK

Jumat, 24 Januari 2020