Soal Impor Daging Tak Perlu Label Halal, PP Muhammadiyah: Permendag Itu Harus Dicabut

Ketua Majelis Hukum dan HAM Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Trisno Raharjo/Net

Pemerintah seharusnya melibatkan pemuka agama ataupun organisasi masyarakat (ormas) Islam sebelum mengeluarkan kebijakan yang berdampak kepada rakyat Indonesia yang mayoritas umat muslim.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hukum dan HAM Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Trisno Raharjo. Trisno mengaku pihak PP Muhammadiyah tidak dilibatkan oleh pemerintah berkaitan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 29/2019 yang tidak lagi mewajibkan impor daging mencantumkan label halal.

"Secara administrasi suratnya (Permendag) itu  tidak pernah mendapatkan rujukan dari PP (Muhammadiyah). Yang saya ketahui, saya tidak pernah mendapatkan disposisi," ucap Trisno Raharjo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (17/9).

Padahal kata Trisno, sebelumnya PP Muhammadiyah dan ormas Islam lain selalu dilibatkan oleh pemerintah jika memerlukan pertimbangan yang berhubungan dengan syariat Islam.

"Karena biasanya, kalau misalnya ada permintaan pertimbangan dan berhubungan dengan hukum biasanya disampaikan ke Majelis Hukum dan HAM (PP Muhammadiyah)," ungkapnya.

Pemerintahan sebelumnya selalu melibatkan ormas Islam saat akan mengeluarkan kebijakan. Terutama yang berkaitan langsung dengan aturan syariat Islam.

"Kalau sebelummya itu banyak RUU yang perlu dilakukan kajian, misalnya RUU pesantren, kemudian kami diundang PP Muhammadiyah itu biasanya kami juga diminta melakukan telaah Undang-Undang tentang air. Undang-Undang terorisme dulu kami yang berinisiatif untuk melakukan kajian," jelasnya.

Trisno menegaskan, dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas umat muslim, tidak sepatutnya pemerintah mengeluarkan Permendag 29/2019.  Ia pun meminta pemerintah untuk segera mencabut atau memperbaikinya peraturan tersebut.

"Peraturan itu sepantasnya diperbaiki, bahkan dicabut. Untuk kemudian dimasukan kembali aturan yang semula yang mencantumkan bahwa impor itu harus ada label halalnya," tegasnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Jasad ABK WNI Ditemukan di Frezeer Kapal China

Jumat, 10 Juli 2020
Video

Waspada!! Gunung Merapi Menggelembung

Sabtu, 11 Juli 2020

Artikel Lainnya

Anies Kemungkinan Tarik Rem Darurat, Ini Kata Politikus Gerindra
Politik

Anies Kemungkinan Tarik Rem ..

14 Juli 2020 12:45
Jokowi: Yang Tidak Patuhi Protokol Kesehatan Bisa Didenda Hingga Pidana
Politik

Jokowi: Yang Tidak Patuhi Pr..

14 Juli 2020 12:26
Lonjakan Kasus Corona Di Ibukota Bukan Karena Lemahnya Pengawasan, Politikus Gerindra Beberkan Faktor Penyebabnya
Politik

Lonjakan Kasus Corona Di Ibu..

14 Juli 2020 12:22
Menkes Ubah Istilah ODP-PDP-OTG, Pimpinan DPR: Yang Lebih Penting Jaga Ketat Protokol Kesehatan
Politik

Menkes Ubah Istilah ODP-PDP-..

14 Juli 2020 12:18
Wacana Hukuman Kurungan Bagi Warga Jabar Yang Tak Pakai Masker Terkesan Jadi Kriminalisasi
Politik

Wacana Hukuman Kurungan Bagi..

14 Juli 2020 12:09
Presiden Bakal Bubarkan 18 Lembaga, Pimpinan DPR: Memang Ada Lembaga Negara Yang Lambat
Politik

Presiden Bakal Bubarkan 18 L..

14 Juli 2020 11:34
Prediksi Corona Meleset, Natalius Pigai Ragu Jokowi Punya Reputasi Sebagai The Real Presiden
Politik

Prediksi Corona Meleset, Nat..

14 Juli 2020 11:10
Jokowi
Politik

Jokowi Koreksi Puncak Corona..

14 Juli 2020 10:56