Muhammadiyah: Jangan Karena Cari Keuntungan Label Halal Dihapus

Enggartiasto Lukita/Net

Aturan yang dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 29/2019 tentang Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan dianggap hanya untuk kepentingan pribadi karena bertabrakan dengan UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo mengatakan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita seharusnya memperhatikan ketentuan internasional dan perundang-undangan yang ada di Indonesia sebelum mengeluarkan Permendag 29/2019 yang menghapus kewajiban bagi impor daging untuk mencantumkan label halal.

"Saya melihat mungkin kepentingan, ada lobi. Setiap mengubah aturan itu kan harus diperhatikan, bahwa aturan itu sebenarnya bertabrakan enggak dengan ketentuan-ketentuan lain," ucap Trisno Raharjo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (17/9).

Lanjut Trisno, Permendag 29/2019 tidak hanya menabrak UU 33/2014, tetapi masih banyak auran sebelumnya.

"Saya kira banyak sekali peraturan yang bisa bertabrakan dengan peraturan menteri ini yang levelnya tingkatnya UU. Tentang UU perdagangannya sendiri, tentang UU produk halal itu kan kita juga sudah punya, UU tentang pangan, UU tentang ternaknya sendiri. Itu ada dan saya kira itu ketika disusun semua memperhatikan aspek-aspek mayoritas masyarakat kita masyarakat Islam," ungkapnya.

Dengan demikian, Trisno sangat menyayangkan aturan yang dikeluarkan Mendag Enggartiasto yang dinilai cuma mencari keuntungan pribadi dan kelompok tertentu.

"Jangan kemudian karena hanya kepentingan mereka-mereka yang ingin mencari untung kemudian mencari kemudahan itu kemudian diamini, kemudian dirubah aturannya. Jadi sangat-sangat disayangkan sekali seperti itu," tegasnya.

Kolom Komentar


Video

Pesan Anies Baswedan Untuk ASN: Tetap Tangguh Meski TKD Berkurang

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Perppu Tak Mengatasi Hambatan Pilkada Di Tengah Pandemik
Politik

Perppu Tak Mengatasi Hambata..

31 Mei 2020 18:21
Ganjar Pranowo: Jangan Buru-buru Bicara Normal Baru, Belajarlah Dari Korea Selatan
Politik

Ganjar Pranowo: Jangan Buru-..

31 Mei 2020 17:43
Harusnya Pemerintah Benahi Kebijakan Untuk Sejahterakan Rakyat, Bukan Sibuk Tangkap Pengkritik
Politik

Harusnya Pemerintah Benahi K..

31 Mei 2020 15:26
Demokrat Khawatir Dua Partai Agama Hilang Jika PT Dipatok 7 Persen
Politik

Demokrat Khawatir Dua Partai..

31 Mei 2020 15:14
Stop Provokasi Dan Sebar Hoax Kasus Luhut Vs Said Didu
Politik

Stop Provokasi Dan Sebar Hoa..

31 Mei 2020 14:52
Refly Harun: Kritik Itu Tergantung Yang Menerima, Kalau Baperan Ya Langsung Dianggap Hinaan
Politik

Refly Harun: Kritik Itu Terg..

31 Mei 2020 14:48
Pengamat: Kemarahan Risma Menunjukkan Ketidakcakapan Kepala Daerah Tangani Krisis
Politik

Pengamat: Kemarahan Risma Me..

31 Mei 2020 14:23
Pekerja Migran Indonesia Terdampak Covid-19 Didorong Daftar Kartu Prakerja
Politik

Pekerja Migran Indonesia Ter..

31 Mei 2020 14:20