RUU KPK

Pengesahan RUU KPK Bakal Buat Pemerintah Dan DPR Malu

Lambang ICW/Net

Pengesahan revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai cacat hukum dan bertolak belakang dari prinsip penguatan lembaga anti rasuah.

Atas alasan itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana yakin akan banyak pengajuan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menolak UU KPK baru tersebut.

“Akan banjir Judicial Review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK)," tegas Kurnia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/9).

Selain itu, kata dia, jika benar pengajuan JR untuk membatalkan UU KPK tersebut terjadi, maka DPR dan Pemerintah harus merasa malu karena telah menghasilkan produk hukum yang buruk.

"Karena sangat mudah publik menangkap ini melemahkan KPK untuk melakukan JR di MK," kata Kurnia.

Selain itu, ICW juga memandang ada motif tertentu di balik pengesahan RUU KPK yang tergesa-gesa dan tidak melibatkan pihak KPK sebagai pihak terkait.

Hal itu, kata Kurnia, semakin menguatkan dugaan akan adanya upaya pelemahan terhadap KPK yang sistematis.

"Jadi pada intinya tidak mungkin penguatan yang mereka lakukan ini tidak terjadi, sementara lembaga yang menjalankan UU tersebut (KPK) tidak pernah dilibatkan," ungkapnya.

Di sisi lain, revisi UU KPK juga tidak masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas 2019. Kemudian, saat Rapat Paripurna di DPR juga hanya dihadiri oleh sekitar 80 orang anggota dewan.

"Itu tidak mencapai kuorum. Selain itu substansinya hampir keseluruhan sangat mudah untuk didebat mungkin dapat dikatakan bermasalah, karena akan melemahkan KPK," kata Kurnia.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Bamsoet: Proses Hukum Tersangka Kebakaran Kejaksaan Agung Harus Tegas Dan Adil
Politik

Bamsoet: Proses Hukum Tersan..

24 Oktober 2020 18:44
Andi Arief: Jika Maafkan Gus Nur, Nahdlatul Ulama Akan Catatkan Sejarah
Politik

Andi Arief: Jika Maafkan Gus..

24 Oktober 2020 17:36
Ungkap Kebakaran Kejagung, Komisi III: Ini Bukti Polri Profesional Dan Bukan Kaleng-kaleng
Politik

Ungkap Kebakaran Kejagung, K..

24 Oktober 2020 17:29
Bukan Maju Atau Tidak, Tantangan Bagi Prabowo Apakah Menang Lawan Tokoh-tokoh Bersinar Ini
Politik

Bukan Maju Atau Tidak, Tanta..

24 Oktober 2020 16:22
Teguran Jokowi Kepada Para Menteri Bukti Manajemen Komunikasi Istana Buruk
Politik

Teguran Jokowi Kepada Para M..

24 Oktober 2020 16:14
Seperti Lurah Suhartono, Kampenye Tri Rismaharini Di Pilkada Bisa Masuk Ranah Pidana
Politik

Seperti Lurah Suhartono, Kam..

24 Oktober 2020 15:51
Peneliti LIPI: Semakin Demokratis Satu Rezim, Maka Daerahnya Akan Semakin Desentralistis
Politik

Peneliti LIPI: Semakin Demok..

24 Oktober 2020 15:23
Bukan Soal Kunjungan Ke AS, Tapi Apakah Masih Ada Peluang Prabowo Menang Setelah Kalah Dua Kali?
Politik

Bukan Soal Kunjungan Ke AS, ..

24 Oktober 2020 14:58