Wiranto: Jangan Buru-Buru Tuduh Jokowi Ingkar Janji Berantas Korupsi

Wiranto dan Jokowi/Net

Revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) telah resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kini, RUU itu tinggal menunggu pemberian nomor dari pemerintah untuk kemudian dimasukkan dalam lembaran negara.

Seiring pengesahan yang dilakukan DPR tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengajak masyarakat untuk menghilangkan kecurigaan. Jangan sampai masyarakat memberi cap kepada DPR bahwa RUU merupakan upaya balas dendam untuk melemahkan KPK.

"Jangan kita curiga dulu seakan-akan DPR sedang balas dendam karena banyak anggotanya yang telibat masalah korupsi dan terungkap oleh KPK," katanya saat melakukan konferensi pers di Gedung Media Center Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat, Rabu (18/9).

Mantan ketum Hanura itu juga meminta publik tidak terburu-buru curiga pada pemerintah. Terlebih menyebut Presiden Joko Widodo ingkar janji dalam memberantas korupsi.

"Seakan-akan beliau tidak pro pada pemberantasan korupsi dan sebagaianya. Itu kita hilangkan, " jelasnya.

Wiranto mengajak masyarakat untuk dapat berpikir positif yang konstruktif agar mendapatkan kejelasan mengapa UU KPK yang sudah berusia 17 tahun harus ada revisi.

"Kita tahu bahwa UU itu tidak mungkin abadi, sebab UU dibuat berdasarkan kondisi objektif saat itu dan lebih membangun keteraturan masyarakat pada saat itu," terang Wiranto.

Tetapi tatkala kondisi berubah, UU tidak boleh kaku dan statis. Maka harus mengikuti perubahan juga.

"Apa itu perubahan karena opini publik atau kepentingan masyarakat. Ini yang harus kita sadari bahwa memang secara alami UU harus mengalami perubahan," katanya.

“Jadi jangan buru-buru menjustifikasi, buruk sangka seakan-akan kiamatlah pemberantasan korupsi di Indonesia," pungkas Wiranto.  

Kolom Komentar


Video

Viral Tenaga Medis Keluar Dengan APD Lengkap Sambil Teriak "Kami Capek, Kami Capek"

Jumat, 22 Mei 2020
Video

Habib Umar Assegaf dan Satpol PP Asmadi Saling Memaafkan

Sabtu, 23 Mei 2020
Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Pesawat Pakistan di Pemukiman Padat Penduduk

Sabtu, 23 Mei 2020

Artikel Lainnya

Ridwan Kamil Diminta Tak Remehkan Rekomendasi Pansus III DPRD Jabar
Politik

Ridwan Kamil Diminta Tak Rem..

29 Mei 2020 12:50
Mahfud MD Hanya Ingin Masyarakat Tidak Paranoid, Bukan Anggap Enteng Corona
Politik

Mahfud MD Hanya Ingin Masyar..

29 Mei 2020 12:50
Meski Masih Pandemik, Jokowi Tegaskan Proyek Strategis Nasional Tetap Jalan
Politik

Meski Masih Pandemik, Jokowi..

29 Mei 2020 12:34
Selama Belum Aman Dari Covid-19, Jangan Coba-coba Sekolah Kembali Dibuka
Politik

Selama Belum Aman Dari Covid..

29 Mei 2020 12:31
Ketum PWI Minta Media Terus Berperan Positif Saat Corona Dan Tetap Jaga Daya Kritis
Politik

Ketum PWI Minta Media Terus ..

29 Mei 2020 12:31
Punya Hak Kritik, Polisi Tidak Boleh Seenaknya Terhadap Ruslan Buton
Politik

Punya Hak Kritik, Polisi Tid..

29 Mei 2020 12:25
Pakar: Vonis Ringan Pada Saeful Bahri Jadi Indikator Semangat Pemberantasan Korupsi Melemah
Politik

Pakar: Vonis Ringan Pada Sae..

29 Mei 2020 12:16
Kesiapan New Normal Di Indonesia Terbilang Masih Mentah
Politik

Kesiapan New Normal Di Indon..

29 Mei 2020 12:05