Lazimnya Penggeledahan Dan Penyitaan KPK Harus Sesuai Mekanisme Dan Izin Dewan Pengawas

Kamis, 19 September 2019, 16:10 WIB
Laporan: Ahmad Alfian

Menko Polhukam Wiranto/RMOL

Salah satu poin penting yang disahkan dalam revisi Undang Undang 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) adalah Pasal 47 tentang penggeledahan dan penyitaan.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan untuk melakukan penyitaan dan penggeledahan diperlukan mekanisme.

"Lazimnya dalam hukum acara pidana harus mendapat persetujuan dari pengadilan. Dalam RUU KPK, di samping tunduk pada KUHP, juga disyaratkan adanya izin tertulis dari dewan pengawas, " kata Wiranto saat melakukan Konferensi Pers di Media Center Kemenkopolhukam , Rabu (18/9).

Terkait pandangan publik yang menyebut apakah nanti mekanismenya akan bertambah panjang atau jadi tidak jelas, Wiranto menjawab tujuan pasal ini memiliki nilai yang positif.

"Maksudnya itu memperkuat, tidak ada tuduhan bahwa KPK sewenang-wenang dalam penggeledahan dan penyitaan," jelasnya.

Hal itu karena ada badan yang juga bertanggung jawab atas itu, yakni Dewan Pengawas. Tujuannya, agar pelaksanannya sesuai dengan proses hukum.

"Sehingga penyitaan dan penggeledahan, dari kacamata hukum sah. Dari akuntabilitas, dari tuduhan sewenang-wenang, seenaknya, itu bisa dihilangkan," tegas Wiranto.

Kolom Komentar


Video

Kolone Tongkat oleh Peserta Pramuka Terbanyak

Sabtu, 19 Oktober 2019
Video

Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

Sabtu, 19 Oktober 2019
Video

PKS Konsisten Oposisi

Senin, 21 Oktober 2019