Lazimnya Penggeledahan Dan Penyitaan KPK Harus Sesuai Mekanisme Dan Izin Dewan Pengawas

Menko Polhukam Wiranto/RMOL

Salah satu poin penting yang disahkan dalam revisi Undang Undang 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) adalah Pasal 47 tentang penggeledahan dan penyitaan.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan untuk melakukan penyitaan dan penggeledahan diperlukan mekanisme.

"Lazimnya dalam hukum acara pidana harus mendapat persetujuan dari pengadilan. Dalam RUU KPK, di samping tunduk pada KUHP, juga disyaratkan adanya izin tertulis dari dewan pengawas, " kata Wiranto saat melakukan Konferensi Pers di Media Center Kemenkopolhukam , Rabu (18/9).

Terkait pandangan publik yang menyebut apakah nanti mekanismenya akan bertambah panjang atau jadi tidak jelas, Wiranto menjawab tujuan pasal ini memiliki nilai yang positif.

"Maksudnya itu memperkuat, tidak ada tuduhan bahwa KPK sewenang-wenang dalam penggeledahan dan penyitaan," jelasnya.

Hal itu karena ada badan yang juga bertanggung jawab atas itu, yakni Dewan Pengawas. Tujuannya, agar pelaksanannya sesuai dengan proses hukum.

"Sehingga penyitaan dan penggeledahan, dari kacamata hukum sah. Dari akuntabilitas, dari tuduhan sewenang-wenang, seenaknya, itu bisa dihilangkan," tegas Wiranto.

Kolom Komentar


Video

Viral Tenaga Medis Keluar Dengan APD Lengkap Sambil Teriak "Kami Capek, Kami Capek"

Jumat, 22 Mei 2020
Video

Habib Umar Assegaf dan Satpol PP Asmadi Saling Memaafkan

Sabtu, 23 Mei 2020
Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Pesawat Pakistan di Pemukiman Padat Penduduk

Sabtu, 23 Mei 2020

Artikel Lainnya

Ridwan Kamil Diminta Tak Remehkan Rekomendasi Pansus III DPRD Jabar
Politik

Ridwan Kamil Diminta Tak Rem..

29 Mei 2020 12:50
Mahfud MD Hanya Ingin Masyarakat Tidak Paranoid, Bukan Anggap Enteng Corona
Politik

Mahfud MD Hanya Ingin Masyar..

29 Mei 2020 12:50
Meski Masih Pandemik, Jokowi Tegaskan Proyek Strategis Nasional Tetap Jalan
Politik

Meski Masih Pandemik, Jokowi..

29 Mei 2020 12:34
Selama Belum Aman Dari Covid-19, Jangan Coba-coba Sekolah Kembali Dibuka
Politik

Selama Belum Aman Dari Covid..

29 Mei 2020 12:31
Ketum PWI Minta Media Terus Berperan Positif Saat Corona Dan Tetap Jaga Daya Kritis
Politik

Ketum PWI Minta Media Terus ..

29 Mei 2020 12:31
Punya Hak Kritik, Polisi Tidak Boleh Seenaknya Terhadap Ruslan Buton
Politik

Punya Hak Kritik, Polisi Tid..

29 Mei 2020 12:25
Pakar: Vonis Ringan Pada Saeful Bahri Jadi Indikator Semangat Pemberantasan Korupsi Melemah
Politik

Pakar: Vonis Ringan Pada Sae..

29 Mei 2020 12:16
Kesiapan New Normal Di Indonesia Terbilang Masih Mentah
Politik

Kesiapan New Normal Di Indon..

29 Mei 2020 12:05