RUU KPK

Wiranto: Koordinasi Lembaga Penting Demi Standarisasi Penyidik KPK

Jumat, 20 September 2019, 00:02 WIB
Laporan: Ahmad Alfian

Wiranto/Net

Revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah disahkan DPR baik untuk penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setidaknya hal itu yang coba dipastikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam jumpa pers di Media Center Kemenko Polhukam, Kamis (19/9).

Salah satu yang menguatkan KPK, kata Wiranto dalah bunyi pasal 43A yang mengatur tentang koordinasi dengan lembaga lain.

Menurutnya, koordinasi itu seperti melaksanakan diklat pelatihan penyelidikan. Dengan adanya diklat pelatihan, penyelidikan ini tentu akan memberikan standarisasi profesionalitas dalam penegakan hukum, agar menjadi lebih baik.

"Ini semua sebagai upaya penguatan. Kalau dilaksanakan, aparat penegakan hukum mempunyai standar yang sama," kata mantan ketua umum Hanura itu.

Wiranto mengaku senang jika penyidik mempunyai standar yang sama. Sebab hanya dengan begitu, kecurigaan publik tentang penyidikan KPK bisa dihilangkan.

"Kalau orang menyatakan penyidik KPK itu nggak becus, itu (nanti) salah karena ada standarisasi," imbuh Wiranto.

"Jadi saya kira ini satu hal yang positif dan harus diapresiasi. Jangan kemudian malah mencemooh atau disebut pelemahan,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Kolone Tongkat oleh Peserta Pramuka Terbanyak

Sabtu, 19 Oktober 2019
Video

Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

Sabtu, 19 Oktober 2019
Video

PKS Konsisten Oposisi

Senin, 21 Oktober 2019