Tidak Pikirin Elektabilitas Lagi, Kecil Kemungkinan Jokowi Akan Keluarkan Perppu KPK

Presiden Joko Widodo/Net

Bola panas pro dan kontra revisi UU KPK kini berada di tangan Presiden Joko Widodo. Revisi UU KPK telah disahkan oleh DPR awal pekan kemarin setelah dibahas bersama pemerintah.

Pengamat politik Jajat Nurjaman mengatakan, persetujuan revisi UU KPK ini kecil kemungkinan pemerintah akan melakukan perubahan dengan mengeluarkan Perppu UU KPK.

Sejak awal, sikap Jokowi sudah jelas yakni setuju meskipun dengan catatan ada beberapa poin yang ditolak.

Untuk itu terlepas dari adanya pro kontra saat ini meskipun tekanan publik begitu besar, rasanya akan sulit mempengaruhi keputusan Jokowi apalagi secara politis saat ini politisi PDIP itu tidak mempunyai beban langsung terhadap elektabilitas.

"Mengingat dirinya sudah menjadi pemenang dalam Pilpres 2019 dan akan memimpin periode kedua, meskipin secara aturan bisa saja Jokowi menjadi pahlawan KPK dengan mengeluarkan Perppu sebelum UU tersebut diberlakukan," tutur Jajat, Sabtu (21/9).

Dia menambahkan, mengeluarkan Perppu terhadap UU yang baru disahkan DPR pernah juga terjadi saat era SBY yang membatalkan UU yang mengatur pilkada tidak langsung dengan mengeluarkan Perppu.

Akan tetapi meskipun situasinya hampir sama, ada perbedaan yang cukup signifikan antara SBY dengan Jokowi, yaitu partai politik yang menjadi naungan politiknya, dengan mengeluarkan Perppu tersebut SBY sebagai Ketum Demokrat berhasil menyelamatkan suara Demokrat, sementara Jokowi afiliasinya terhadap partai politik hanya tercatat sebagai kader bukan ketum partai.

"Apalagi Jokowi sudah dipastikan sebagai pemenang Pilpres 2019, sehingga Jokowi tidak lagi mempunyai beban meskipun elektabilitasnya merosot," sebut Jajat.

Revisi UU KPK meskipun pada dasarnya merupakan inisiatif dari DPR, tapi keterlibatan pemerintah di dalamnya cukup membuktikan jika Jokowi memang sejak awal juga menginginkan hal yang sama dengan DPR. Banyak pejabat negara dari tingkat menteri hingga kepala daerah serta anggota DPR yang terjerat KPK menjadikan posisi KPK seperti musuh bersama.

"Namun sekali lagi jika ingin menjadi pahlawan KPK masih ada cukup bagi waktu bagi Jokowi itupun kalau memang Jokowi mau, jika sebaliknya apapun konsekuensinya nanti tentu harus diterima semua pihak," tutup Jajat.
Tag:

Kolom Komentar


Video

Viral Tenaga Medis Keluar Dengan APD Lengkap Sambil Teriak "Kami Capek, Kami Capek"

Jumat, 22 Mei 2020
Video

Habib Umar Assegaf dan Satpol PP Asmadi Saling Memaafkan

Sabtu, 23 Mei 2020
Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Pesawat Pakistan di Pemukiman Padat Penduduk

Sabtu, 23 Mei 2020

Artikel Lainnya

Ridwan Kamil Diminta Tak Remehkan Rekomendasi Pansus III DPRD Jabar
Politik

Ridwan Kamil Diminta Tak Rem..

29 Mei 2020 12:50
Mahfud MD Hanya Ingin Masyarakat Tidak Paranoid, Bukan Anggap Enteng Corona
Politik

Mahfud MD Hanya Ingin Masyar..

29 Mei 2020 12:50
Meski Masih Pandemik, Jokowi Tegaskan Proyek Strategis Nasional Tetap Jalan
Politik

Meski Masih Pandemik, Jokowi..

29 Mei 2020 12:34
Selama Belum Aman Dari Covid-19, Jangan Coba-coba Sekolah Kembali Dibuka
Politik

Selama Belum Aman Dari Covid..

29 Mei 2020 12:31
Ketum PWI Minta Media Terus Berperan Positif Saat Corona Dan Tetap Jaga Daya Kritis
Politik

Ketum PWI Minta Media Terus ..

29 Mei 2020 12:31
Punya Hak Kritik, Polisi Tidak Boleh Seenaknya Terhadap Ruslan Buton
Politik

Punya Hak Kritik, Polisi Tid..

29 Mei 2020 12:25
Pakar: Vonis Ringan Pada Saeful Bahri Jadi Indikator Semangat Pemberantasan Korupsi Melemah
Politik

Pakar: Vonis Ringan Pada Sae..

29 Mei 2020 12:16
Kesiapan New Normal Di Indonesia Terbilang Masih Mentah
Politik

Kesiapan New Normal Di Indon..

29 Mei 2020 12:05