Hati-Hati, Bisa Jadi Penundaan RUU KUHP Jokowi Cuma Taktik

Ray Rangkuti/Net

Presiden Joko Widodo hanya olah bibir atau lips service saat menyampaikan penundaan pada pengesahan RUU Kitab UU Hukum Pidana (KUHP).

Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai penundaan itu sebatas taktik supaya rancangan UU lolos disahkan di kemudian hari.

Bukan tanpa alasan, Ray berkaca kepada pengesahan revisi UU KPK baru-baru ini. Pemerintah dan DPR pernah menunda pembahasannya saat 2017 lalu karena ramainya penolakan.

Nyatanya, penundaan revisi KPK pada 2017 berbuah pengesahan kurang lebih dua tahun kemudian. Ray mengingatkan bahwa penundaan tidak berarti mengubah isi draf yang tengah dibahas.

"Secara substantif kata menunda itu tidak sendirinya merevisi isinya termasuk KPK kan mereka menyatakan menunda tetapi tidak ada revisi terhadap draft yang mereka sudah ditetapkan sejak tahun 2017," ujarnya di Ciputat, Banten, Minggu (22/9).

Ray menekankan kepada publik untuk tidak terkecoh dengan penundaan itu. Dia meminta waspada supaya tidak kembali terjadi seperti revisi UU KPK.

"Jadi, harus diingatkan kata-kata menunda itu taktik untuk meloloskan, justru dengan kata-kata menunda pembahasan UU di-bypass, dan substansinya nggak berubah," jelasnya.

Kolom Komentar


Video

Idul Fitri Ditengah Pandemi

Kamis, 28 Mei 2020
Video

VIRAL, Potongan Video SBY yang di Unggah Tahun 2018

Kamis, 28 Mei 2020

Artikel Lainnya

Ridwan Kamil Diminta Tak Remehkan Rekomendasi Pansus III DPRD Jabar
Politik

Ridwan Kamil Diminta Tak Rem..

29 Mei 2020 12:50
Mahfud MD Hanya Ingin Masyarakat Tidak Paranoid, Bukan Anggap Enteng Corona
Politik

Mahfud MD Hanya Ingin Masyar..

29 Mei 2020 12:50
Meski Masih Pandemik, Jokowi Tegaskan Proyek Strategis Nasional Tetap Jalan
Politik

Meski Masih Pandemik, Jokowi..

29 Mei 2020 12:34
Selama Belum Aman Dari Covid-19, Jangan Coba-coba Sekolah Kembali Dibuka
Politik

Selama Belum Aman Dari Covid..

29 Mei 2020 12:31
Ketum PWI Minta Media Terus Berperan Positif Saat Corona Dan Tetap Jaga Daya Kritis
Politik

Ketum PWI Minta Media Terus ..

29 Mei 2020 12:31
Punya Hak Kritik, Polisi Tidak Boleh Seenaknya Terhadap Ruslan Buton
Politik

Punya Hak Kritik, Polisi Tid..

29 Mei 2020 12:25
Pakar: Vonis Ringan Pada Saeful Bahri Jadi Indikator Semangat Pemberantasan Korupsi Melemah
Politik

Pakar: Vonis Ringan Pada Sae..

29 Mei 2020 12:16
Kesiapan New Normal Di Indonesia Terbilang Masih Mentah
Politik

Kesiapan New Normal Di Indon..

29 Mei 2020 12:05