PKB Desak Pemerintah Beri Anggaran Memadai Untuk Karhutla

Setidaknya ada tujuh sikap dari partai besutan Muhaimin Iskandar dalam menanggapi isu karhutla. Tujuh sikap itu diuraikan Ketua DPP PKB, Marwan Dasopang di ruang Fraksi PKB, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (23/9).

Sikap pertama adalah mengenai efektivitas bersama dalam penanggulangan. PKB ingin dilakukan langkah-langkah secara efektif dan sistematis dengan melibatkan multistakeholder.

Kedua, lanjut Marwan, perlu adanya sinergi penanganan yang khusus dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan ‎ini. Sehingga tidak lagi timbul jatuhnya korban jiwa.

"Karena ini menyebabkan jatuhnya korban dan kerugian pada banyak aspek, ekonomi, sosial, kesehatan juga pendidikan," katanya.

Ketiga, pemerintah juga perlu memberikan pelayanan sebaik-baiknya untuk para korban hutan dan lahan. Hal ini juga termasuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mengatasi kebakaran ini.

Selanjutnya poin keempat menurut, wakil ketua Komisi VIII DPR ini adalah pemilik lahan ‎yang terbakar harus bertanggung jawab. Sehingga dia mendorong para pemilik lahan untuk juga memadamkan lahan yang terbakar.

"Ini kan kebakaran karena dibakar. Jadi kalau ada orang mau tebang-tebang lahan ditunggui saja. Karena nanti akan dibakar," ungkapnya.

Poin kelima PKB mendorong pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan optimaliasasi program untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Serta juga masyarakat perlu turun tangan pembantu pemerintah melakukan pencegahan.

"Keenam, dalam rangka efektivitas dan mencegah peristiwa karhutla. DPP PKB merekomendasikan didirikannya lembaga penanganan bencana menjadi setingkat kementerian," katanya.

Ketujuh, kader-kader PKB untuk turun serta membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan tersebut. Hal ini sejalan dengan instruksi Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar.

"Mengajak untuk bahu-membahu saling tolong menolong pada masyarakat dan korban," pungkasnya.