WALHI: Masa Depan Lingkungan Hidup Suram Di Tangan DPR Periode Baru

Hal itu makin diperparah dengan minimnya pemahaman problematika struktural lingkungan hidup dan sumber daya alam oleh para anggota yang sudah dilantik.

yang lebih menghawatirkan, sembilan partai politik yang melenggang ke Senayan juga sama sekali tak memiliki visi misi dan agenda lingkungan hidup yang berkeadilan bagi rakyat.

Hal itu disampaikan Koordinator Desk Politik Eksekutif Nasional WALHI, Khalisah Khalid merespons susunan 575 anggota DPR RI yang dilantik.

"Agenda penyelamatan lingkungan hidup semakin suram ke depan, karena anggota DPR 2019-2024 'wajah baru' juga akan berhadapan dengan status quo, yakni penguasa politik yang sekaligus menjadi penguasa ekonomi dan para oligarki yang telah duduk sebelumnya di gedung parlemen," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (2/10).

Ia melanjutkan, hampir separuh legislator yang duduk di parlemen adalah seorang pebisnis. Hal ini mengkhawatirkan lantaran berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam proses legislasi ke depan.

Kekhawatiran publik makin menjadi saat sejumlah RUU sudah disiapkan menyokong investasi industri ekstraktive, seperti RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Perkelapasawitan.

"Terlebih partai politik dominan hari ini bagian dari oligarki yang melanggengkan praktik pelanggaran HAM, penghancuran lingkungan hidup dan ruang hidup rakyat," tambahnya.

Di sisi lain, ia berharap para legislator yang baru dilantik belajar dari gerakan protes masyarakat baru-baru ini yang merasa dikhianati oleh para wakilnya di Senayan.

Menurutnya, demonstrasi dan turun ke jalan merupakan cara rakyat mendidik penguasa agar tidak semena-mena memperlakukan rakyat dengan mengeluarkan kebijakan politik yang serampangan.

"Kenyataan yang ada saat ini, partai politik yang dominan absen dalam menyuarakan agenda lingkungan hidup dan rakyat. Ke depan, yang harus diperjuangkan bersama gerakan rakyat adalah mendorong lahirnya kekuatan politik alternatif yang memiliki agenda lingkungan hidup dan kerakyatan," tandasnya.