Pihak Penolak RKUHP Terpapar Watak Kolonial

Syaiful Bakhri/RMOL

Pihak yang menolak Rancangan Undang-Undang KUHP (RKUHP) dianggap senang terhadap watak kolonial yang tidak berlandaskan agama dan Pancasila.

Hal itu disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Syaiful Bakhri di acara diskusi di Kantor Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), Jalan Warung Jati Timur Raya No. 7 Jakarta Selatan dengan tema "Quo Vadis Demokrasi dan Penegakkan Hukum Indonesia" pada Kamis (3/10).

Menurut Syaiful, gemuruh yang terjadi di akhir masa bakti DPR RI kemarin yang menyebabkan tertundanya RKUHP merupakan banyaknya isu yang dinilai prosesnya tidak benar.

"Padahal prosesnya 40 tahun lalu, terlalu lama, ini (katanya) tidak akuntabel karena tidak melibatkan masyarakat, padahal (RKUHP) juga sudah melibatkan kampus-kampus," ucap Syaiful Bakhri.

Padahal kata Syaiful, para pakar telah bersepakat dan setuju terhadap RKUHP. Namun, banyak pihak yang menuding beberapa pasal yang ada di RKUHP telah melanggar HAM. Misalnya pasal kesusilaan, perzinahan dan lain-lain.

Di dalam KUHP yang kolonial tersebut kata Syaiful sebenarnya sudah diatur terkait perzinahan. Namun, perzinahan dalam KUHP tersebut tidak menjadikan sesuatu di anggap berzinah ketika pasangan yang belum nikah atau suka sama suka.

"Nah ini menjadi isu di dalam salah satu (yang) menolak ini, padahal dalam Islam kan dalam agama apapun itu kan status harus dilegalkan berdasarkan agama maupun catatan oleh negara atau catatan sipil," jelasnya.

Sehingga kata Syaiful, argumentasi para pihak yang menolak RKUHP tidak kuat. Bahkan tambah Syaiful, KUHP buatan kolonial tersebut tidak ada pikiran filosofis Pancasila, pandangan keagamaan dan sangat individualisme sesuatu dengan asal usul negara kolonial.

"Karena itulah ciri khas dari kalau yang tidak setuju terhadap RUU KUHP jadi KUHP berarti mereka bukan berdasarkan kepada agama, bukan berdasarkan pada Pancasila dan senang kepada watak kolonial," pungkasnya.
EDITOR: AZAIRUS ADLU
Tag:

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Puan Maharani Desak PBB Redakan Ketegangan Dan Bantu Warga Palestina
Politik

Puan Maharani Desak PBB Reda..

16 Mei 2021 11:58
Demi Rebut Kemenangan Di Tahun 2024, Airlangga Ajak Golkar Dukung Program Pemulihan Ekonomi Bangsa
Politik

Demi Rebut Kemenangan Di Tah..

16 Mei 2021 11:47
Buntut Kasus Alat Tes Corona Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostik
Politik

Buntut Kasus Alat Tes Corona..

16 Mei 2021 10:58
Salah Satu Manfaat Alih Status ASN, Pegawai KPK Tidak Lagi Terjebak Politik Praktis
Politik

Salah Satu Manfaat Alih Stat..

16 Mei 2021 10:48
Kutuk Israel, Dasco: Amanat Konstitusi Kita Jelas, Kemerdekaan Adalah Hak Segala Bangsa
Politik

Kutuk Israel, Dasco: Amanat ..

16 Mei 2021 10:19
Pengamat: Kerumunan Di Tempat Wisata Jakarta Kesalahan Pemerintah Pusat
Politik

Pengamat: Kerumunan Di Tempa..

16 Mei 2021 09:53
Iwan Sumule: Jangan Larut Pada Sumpah Serapah Ke Israel, Negeri Kita Pun Terjadi Tragedi Kemanusiaan
Politik

Iwan Sumule: Jangan Larut Pa..

16 Mei 2021 09:27
Tidak Hanya Anies, Ridwan Kamil Pun Tutup Wisata Batukaras Usai Pengunjung Membludak
Politik

Tidak Hanya Anies, Ridwan Ka..

16 Mei 2021 08:58