Pengusul RUU KPK Fraksi Nasdem: Pemerintah Jangan Tampar DPR Lewat Perppu

Sebab pada dasarnya, RUU KPK telah disepakati bersama DPR dan Pemerintah.

"Kita sudah menyatakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Jadi kita mengingatkan (pemerintah), kesepakatan itu tidak boleh dengan mudahnya ditarik," ucap Taufiqulhadi di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10).

Lebih jauh, ia khawatir jika pemerintah tetap ngotot mengeluarkan Perppu, pemerintahan Jokowi ke depan akan terganjal.

"Kalau mudah menarik diri maka akan berpengaruh terhadap langkah-langkah politik berikutnya. Karena itu saya menganggap pemerintah tidak akan melakukan tindakan yang akan menampar muka legislatif," katanya.

Walau banyak desakan dari masyarakat kepada presiden untuk segera mengeluarkan Perppu KPK, ia mengaku tetap optimis Jokowi tidak akan mengambil tindakan tersebut.

Terlebih, kata anggota Komisi III DPR periode 2014-2019 ini, Perppu tidak baik jika dikeluarkan saat ini lantaran belum menjadi UU KPK yang resmi.

"Perppu tidak mungkin keluar sekarang karena penomorannya belum ada. Saya sebagai partai koalisi cuma mengatakan, tidak baik mengeluarkan Perppu sekarang ini," tandasnya.