Rocky Gerung: Bila Istana Menggaji Buzzer, Maka Tidak Ada Lagi Alasan Membasmi Hoax!

Rocky Gerung/Net

Upaya pemerintah membasmi informasi bohong alias hoax yang bertebaran di media sosial dipertanyakan. Pasalnya, pemerintah dianggap seperti menggunakan standar ganda dalam kampanye anti hoax.

Setidaknya, pengakuan pemerintah yang pernah memiliki buzzer atau pendengung saat Pilpres 2019 menjadi bukti inkonsistensi tersebut.

Filsuf dari Universitas Indonesia (UI), Rocky Gerung bahkan menyebut upaya pemerintah untuk memberantas hoax akan sia-sia. Lantaran keberadaan buzzer seperti dilegalkan jika kubu pemerintah memang terbukti pernah menggunakan jasa mereka.

“Bila istana menggaji buzzer, maka tak ada lagi alasan membasmi hoax. Legaaaal, Ndro,” sindirnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (6/10).

Sebelum mengunggah kicauan ini, Rocky sempat mengkicau ulang pemberitaan mengenai pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang mengakui bahwa pemerintah sudah tidak membutuhkan buzzer.

Pengakuan disampaikan karena buzzer pendukung Jokowi tengah disorot publik seiring hoax yang disampaikan saat gelombang aksi di DPR beberapa waktu lalu.

Moeldoko lalu memberi imbauan kepada para buzzer pendukung Jokowi agar menyebarkan emosi positif dan bukan menciptakan narasi kebencian.

Mantan panglima TNI itu lantas menguraikan bahwa para buzzer tidak dalam satu komando dan pemerintah tidak pernah membuat buzzer secara resmi. Mereka, katanya, bergerak dan berkembang masing-masing.

Awanya, lanjut Moeldoko, buzzer bertujuan untuk menjaga marwah pemimpinnya. Namun dalam kondisi sekarang, dia memandang para buzzer tersebut sudah tidak diperlukan lagi. Termasuk para pendengung politik.

“Dalam situasi ini bahwa relatif sudah enggak perlu lagi mereka (buzzer). Karena yang diperlukan adalah dukungan-dukungan politik yang lebih membangun, bukan dukungan politik yang bersifat destruktif,” tegasnya.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Panja RUU PDP Gelar Rapat Lanjutan Bahas DIM Bareng Pemerintah
Politik

Panja RUU PDP Gelar Rapat La..

30 November 2020 12:21
Ketum Ansor Doakan Kesembuhan Kiai Said Dari Covid-19
Politik

Ketum Ansor Doakan Kesembuha..

30 November 2020 11:59
Tak Sekadar Beri Dukungan, UAS Juga Titipkan Beberapa Pesan Bagi Akhyar Nasution-Salman Alfarisi
Politik

Tak Sekadar Beri Dukungan, U..

30 November 2020 11:45
Berdasarkan Sejumlah Indikator, PKS Optimistis Raih Minimal 15 Persen Suara Pada Pemilu 2024
Politik

Berdasarkan Sejumlah Indikat..

30 November 2020 10:27
Jangan Khawatir, Suara Gerindra Tidak Akan Tergerus Jika Prabowo Subianto Tampil
Politik

Jangan Khawatir, Suara Gerin..

30 November 2020 10:27
Prabowo Ambil Langkah Tepat Jika Menarik Diri Dari Koalisi
Politik

Prabowo Ambil Langkah Tepat ..

30 November 2020 10:10
Komitmen Pemberantasan Korupsi Jadi Pertimbangan Utama, Di Sumbar Mahyeldi-Audy Yang Paling Dipercaya
Politik

Komitmen Pemberantasan Korup..

30 November 2020 09:59
Soal Habib Rizieq, Walikota Bogor Harus Jalankan Perintah Presiden Jokowi
Politik

Soal Habib Rizieq, Walikota ..

30 November 2020 09:53