Jangan Jadikan Peserta BPJS Sebagai Kambing Hitam

Ilustrasi/Net

Rencana Kenaikan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan telah menimbulkan polemik di tengah-tengah publik.

Polemik tersebut muncul setelah Dirut BPJS menyatakan bahwa akan menyiapkan Inpres untuk penerapan sanksi bagi penunggak iuran agar secara otomatis tak bisa mengakses pelayanan publik yang lain, seperti SIM, Paspor, dan layanan administratif lainnya.

Terkait hal itu, Ombudsman Republik Indonesia memandang perlu kehati-hatian dalam menerbitkan suatu kebijakan mengenai sanksi yang tidak diatur oleh Undang Undang.

Tidak ada negara yang berhasil mengembangkan sistem jaminan sosial untuk masyarakat rentan tanpa setting kelembagaan sosial-ekonomi yang jelas dan terintegrasi dengan kebijakan sosial," ujar Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih melalui keterangan tertulis, Selasa (8/10).

“Akar sebabnya adalah negara gagal membangun kelembagaan sosial ekonomi rakyat meski meskipun telah dimandatkan oleh konstitusi," sambungnya.

Oleh karena itu Ombudsman mengingatkan kepada Dirut BPJS untuk berhati-hati. Kegagalan pemerintah membangun kelembagaan sosial-ekonomi tidak lantas harus membuat rakyat dihukum dengan mencabut hak-hak konstitusional lainnya.

"Pelayanan publik itu hak konstitusional warga," tegasnya.

Ombudsman menyarankan dari pada menerbitkan kebijakan sanksi inkonstitusional, lebih baik pemerintah melakukan  institutional review terhadap skema pelayanan jaminan sosial bagi lapis masyarakat ini.

"Jangan jadikan kambing hitam atas kegagalan sistemik ini. Bagaimanapun mereka memiliki hak yang sama dengan saudara-saudara mereka yang lebih beruntung karena memiliki kesempatan kerja di sektor formal maupun warga yang mendapatkan subsidi dari negara," jelas Alamsyah.

"Untuk rasa keadilan, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan pengalihan premi berupa tunjangan kesehatan para pejabat negara dan sejenis yang dibayarkan oleh negara kepada perusahaan asuransi selama ini. Termasuk para pejabat di BPJS sendiri, agar adil," tutupnya.

Pemerintah melalui Wakil Menteri Keuangan menyatakan bahwa 50 persen peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri BPJS Kesehatan kerap menunggak iuran. Tercatat ada 16 juta dari 32 juta peserta yang tidak tertib membayar iuran.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Kejagung Sambut Baik Survei Tingkat Kepuasan Publik Dari IPR
Politik

Kejagung Sambut Baik Survei ..

25 Oktober 2020 06:26
Pose Acungkan Tiga Jari Kadis PU Benteng Berujung Panggilan Bawaslu
Politik

Pose Acungkan Tiga Jari Kadi..

25 Oktober 2020 05:53
Suharso Monoarfa Deklarasikan Diri Maju Sebagai Ketum PPP
Politik

Suharso Monoarfa Deklarasika..

25 Oktober 2020 05:45
PCNU Kabupaten Cirebon Dukung Penangkapan Gus Nur
Politik

PCNU Kabupaten Cirebon Dukun..

25 Oktober 2020 05:32
Pilkada Surabaya: Eri Cahyadi Siapkan 7 Program Inovasi, Di Antaranya Big Data
Politik

Pilkada Surabaya: Eri Cahyad..

25 Oktober 2020 04:58
Yakin Menang Di Pilkada Medan, Gerindra Sumut: Elektabilitas Akhyar Hanya 31 Persen
Politik

Yakin Menang Di Pilkada Meda..

25 Oktober 2020 04:34
Jokowi: 2021 Akan Jadi Tahun Opportunity, Saya Sangat Optimis!
Politik

Jokowi: 2021 Akan Jadi Tahun..

25 Oktober 2020 02:37
Ketum Golkar: UU Ciptaker Adalah Reformasi Ekonomi Indonesia Yang Dilakukan Lewat Lembaga Perwakilan Yang Demokratis
Politik

Ketum Golkar: UU Ciptaker Ad..

25 Oktober 2020 01:51