Pesan Untuk Jokowi, Jangan Pakai Lagi Wiranto Dan Luhut

Luhut Binsar dan Wiranto/Net

Presiden Joko Widodo diharapkan tidak memakai lagi menteri kabinet periode pertama yang membidangi politik, hukum dan ekonomi untuk kembali menjadi menteri di Kabinet periode kedua.

Analis Politik Universitas Islam Indonesia (UII), Geradi Yudhistira berharap Presiden Jokowi di kabinet Jilid II tidak kembali menggunakan menteri-menteri yang kinerja buruk saat menjadi menteri di Kabinet Jilid I.

"Ya sudahlah Jokowi gak usah percaya lagi dengan timnya sekarang. Ini buruk sekali, saya pikir ini yang harus diganti, demokrasi terancam, hukum begitu (tidak adil)," ucap Geradi Yudhistira kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/10).

Menteri yang paling disoroti Geradi ialah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.

Menurut Geradi, Wiranto telah dianggap sebagai musuh yang terus dihadapi rakyat Indonesia sejak 1998 hingga 2019.

"Kemudian termasuk ada meme di medsos yang menyatakan dari dulu zaman 98 sampai dengan 2019 ini musuhnya tetap sama, Wiranto," katanya.

Sehingga, Geradi berharap Presiden Jokowi untuk tidak melibatkan Wiranto dalam pemerintahannya di periode kedua. Tak hanya itu, Geradi juga menyoroti Menteri Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang dianggap sebagai menteri segala urusan.

"Ini udah terlalu uzurlah Wiranto itu untuk dipakai, jadi saya mau minta kepada Pak Jokowi untuk satu Pak Wiranto. Yang kedua LBP untuk jangan diberikan porsi lagi untuk mengatur negara ini," tegasnya.

Karena kata Geradi, kedua menteri tersebut tidak bisa mengatur manajemen konflik secara baik. Misalnya kata Geradi seringnya blunder saat mengambil kebijakan yang tidak dibutuhkan.

"Berapa kali kan blunder, kebijakan itu diambil tidak dengan kebutuhan, matiin internet terus statement-statement seperti itu terus korban terserah kita mau menyebut korban atau enggak itu terserah kita, itu korban di Papua itu kan buruk sekali manajemen konfliknya," paparnya.

Sehingga, Presiden Jokowi diharapkan untuk revolusi besar-besaran terhadap menteri di bidang politik, hukum, keamanan maupun ekonomi agar dikenang sebagai penjaga demokrasi.

"Jadi saya pikir kalau untuk politik dan keamanan Jokowi saatnya untuk bersih-bersihlah. Revolusi besar-besaran di situ kalau dia mau dikenang sebagai penjaga demokrasi. Kalau enggak ya monggo saja gitu, tapi kan rakyat yang akan bergerak terus," tandasnya.
EDITOR: AZAIRUS ADLU

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | CATATAN KAMI, Dr Ahmad Yani

Jumat, 07 Agustus 2020
Video

RMOL World View | Di Balik Ledakan Lebanon Bersama Duta Besar RI untuk Lebanon, Hajriyanto Y Thohari

Jumat, 07 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Pejabat Tinggi Pemprov Ramai-ramai Mundur, Ada Apa?
Politik

Pejabat Tinggi Pemprov Ramai..

11 Agustus 2020 06:04
Pendiri PAN Pertanyakan Jasa Fahri Hamzah Dan Fadli Zon Untuk Negara
Politik

Pendiri PAN Pertanyakan Jasa..

11 Agustus 2020 05:22
Senator Jakarta: Kepala Daerah Jangan Paksakan Diri Terapkan Sekolah Tatap Muka
Politik

Senator Jakarta: Kepala Daer..

11 Agustus 2020 03:58
MPR  Dorong Pemerintah Segera Lakukan Terobosan Meredam Peningkatan Kasus Covid-19
Politik

MPR Dorong Pemerintah Seger..

11 Agustus 2020 03:20
Pengamat: Calon Tunggal Vs Kotak Kosong Terjadi Karena Hilangnya Idealisme Partai
Politik

Pengamat: Calon Tunggal Vs K..

11 Agustus 2020 02:56
AHY-Anies Untuk Pilpres 2024, Benny Harman: Ini Bentuk Kepedulian Rakyat Terhadap Masa Depan Bangsa
Politik

AHY-Anies Untuk Pilpres 2024..

11 Agustus 2020 02:33
Keberhasilan Jokowi Juga Tidak Lepas Dari Pemerintahan SBY
Politik

Keberhasilan Jokowi Juga Tid..

11 Agustus 2020 01:36
Mendagri, Mensos Dan Menkeu Terbitkan SKB Untuk Percepatan Pemutakhiran DTKS
Politik

Mendagri, Mensos Dan Menkeu ..

11 Agustus 2020 01:02