Pengamat: Sanksi Penunggak BPJS Kesehatan Bukti Pemerintah Kurang Akal

Presiden Joko Widodo memegang kartu Indonesia sehat/Net

Rencana pemberian sanksi bagi penunggak iuran BPJS Kesehatan berupa larangan akses layanan publik seperti paspor dan surat izin mengemudi dinilai sebagai kebijakan yang jauh dari kata bijak.

Sanksi yang tengah digodok ke dalam instruksi presiden (Inpres) itu dianggap sebagai cerminan pemerintah yang kehabisan cara dalam menangani permasalahan penunggak iuran.

"Saya kira pemerintah mengambil langkah yang kurang bijak. Pemberian sanksi seperti itu seakan menunjukkan pemerintah kurang akal untuk mencari langkah-langkah persuasif lainnya," ujar pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Athor Subroto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/10).

Dibanding mengeluarkan kebijakan berpolemik itu, ia menyarankan kepada pemerintah untuk memperbanyak langkah persuasif demi menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar iuran BPJS.

Hal itu bahkan dinilai lebih mudah dilakukan, baik melalui media massa maupun mengerahkan aparatur sipil yang bekerja mengabdi kepada negara.

"Pemerintah harusnya lebih banyak melakukan campaign. Mereka bisa mengerahkan para perangkat-perangkat desa atau membuat iklan-iklan di TV. Nah hal itu yang menurut saya saat ini kurang dilakukan pemerintah," tegasnya.

Ada beberapa hal yang tengah dipertimbangkan untuk dijadikan sanksi penunggak iuran BPJS Kesehatan. Selain tak dapat memperbpanjang SIM dan Paspor, penunggak juga tidak bisa mengajukan kredit perbankan, hingga tak bisa mengurus administrasi pertanahan selama masih belum membayar iuran.

Namun demikian, sanksi ini tak diberlakukan kepada seluruh peserta BPJS Kesehatan, melainkan hanya kepada Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Peringatan Muhammadiyah: Elite Jangan Manfaatkan Pandemi Covid-19 Sebagai Komoditas Politik
Politik

Peringatan Muhammadiyah: Eli..

21 September 2020 12:55
Terjangkit Covid-19, Menag Fachrul Razi Jalani Karantina Di Rumah Sakit
Politik

Terjangkit Covid-19, Menag F..

21 September 2020 12:47
Pilkada Bisa Jadi Awal Keretakan Jokowi Dengan NU Dan Muhammadiyah
Politik

Pilkada Bisa Jadi Awal Keret..

21 September 2020 12:45
Ben Bland: Kontradiksi Jokowi Bikin Investor Hingga Kelompok Akademisi Bingung
Politik

Ben Bland: Kontradiksi Jokow..

21 September 2020 12:39
Andi Arief: Ada Sinyal Hanya 31 Persen Partisipasi Pemilih, So?
Politik

Andi Arief: Ada Sinyal Hanya..

21 September 2020 12:29
Keadaan Mendesak, Muhammadiyah Desak Jokowi Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada
Politik

Keadaan Mendesak, Muhammadiy..

21 September 2020 12:26
Muhammadiyah Minta Presiden Evaluasi Penanganan Covid-19, Bila Diperlukan Ambil Alih Dan Pimpin Langsung
Politik

Muhammadiyah Minta Presiden ..

21 September 2020 12:13
Dukung Keluarga Jokowi, Saiful Anam: Kemungkinan Untuk Mengamankan Gerindra Dan Bisnis Sandiaga
Politik

Dukung Keluarga Jokowi, Saif..

21 September 2020 12:05