Presiden Jokowi Teken Perpres, Pidato Di Luar Negeri Wajib Gunakan Bahasa Indonesia

Joko Widodo/Net

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63/2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Perpres diteken pada 30 September 2019 lalu.

Dilansir dari laman Setkab, menurut Perpres ini, penggunaan Bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah.

Dalam aturan ini, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan, mencakup dalam pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan dan pengejaan.

Perpres ini juga menyebutkan, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara, paling sedikit meliputi surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan pengadilan.

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri,” bunyi Pasal 5 Perpres ini.

Pejabat negara yang lain sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, meliputi:

a. ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
b. ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
c. ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
d. ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
e. ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
f. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
g. ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
h. ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi ;
i. menteri dan jabatan setingkat menteri;
j. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh;
k. gubernur dan wakil gubernur;
l. bupati/walikota dan wakil bupati/walikota; dan
m. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Meski demikian, bilamana diperlukan untuk memperjelas dan mempertegas yang ingin disampaikan, menurut Perpres ini, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat menyampaikan isi pidato sebagaimana dimaksud secara lisan dalam bahasa asing dan diikuti dengan transkrip pidato dalam Bahasa Indonesia.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 30 September 2019 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.
EDITOR: AZAIRUS ADLU

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Malik Ruslan: Pemberantasan Korupsi Terjebak Politik Saling Amputasi Di Kalangan Elit
Politik

Malik Ruslan: Pemberantasan ..

30 November 2020 05:34
LP3ES: Begitu Mudah KPK Tangkap Menteri KKP, Tapi Begitu Susah Tangkap Harun Masiku
Politik

LP3ES: Begitu Mudah KPK Tang..

30 November 2020 04:40
Gus Yaqut: Tak Peduli Yang Langgar Itu Habaib Atau Banser, Harus Tindak Tegas!
Politik

Gus Yaqut: Tak Peduli Yang L..

30 November 2020 03:35
Dapat Dukungan Ustaz Abdul Somad, Akhyar Nasution Tegaskan Talak Tiga Dengan PDIP
Politik

Dapat Dukungan Ustaz Abdul S..

30 November 2020 03:22
Singgung Agus Rahardjo, LP3ES: Ternyata Masih Ada Secercah Embun Di Tengah Kemarau Panjang Di KPK
Politik

Singgung Agus Rahardjo, LP3E..

30 November 2020 02:07
Insiden Kekerasan Sigi, Pemuda Muhammadiyah Minta Negarawan Turun Gunung Dinginkan Suasana
Politik

Insiden Kekerasan Sigi, Pemu..

30 November 2020 01:36
Disampaikan Sekretaris Pribadi, Ketum PB NU Said Aqil Siroj Positif Covid-19
Politik

Disampaikan Sekretaris Priba..

30 November 2020 01:14
Muhamad: Saya Lebih Suka Menampung Aspirasi Anak Muda Daripada Mendikte
Politik

Muhamad: Saya Lebih Suka Men..

30 November 2020 00:59