Presiden Jokowi Teken Perpres, Pidato Di Luar Negeri Wajib Gunakan Bahasa Indonesia

Joko Widodo/Net

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63/2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Perpres diteken pada 30 September 2019 lalu.

Dilansir dari laman Setkab, menurut Perpres ini, penggunaan Bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah.

Dalam aturan ini, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan, mencakup dalam pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan dan pengejaan.

Perpres ini juga menyebutkan, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara, paling sedikit meliputi surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan pengadilan.

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri,” bunyi Pasal 5 Perpres ini.

Pejabat negara yang lain sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, meliputi:

a. ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
b. ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
c. ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
d. ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
e. ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
f. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
g. ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
h. ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi ;
i. menteri dan jabatan setingkat menteri;
j. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh;
k. gubernur dan wakil gubernur;
l. bupati/walikota dan wakil bupati/walikota; dan
m. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Meski demikian, bilamana diperlukan untuk memperjelas dan mempertegas yang ingin disampaikan, menurut Perpres ini, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat menyampaikan isi pidato sebagaimana dimaksud secara lisan dalam bahasa asing dan diikuti dengan transkrip pidato dalam Bahasa Indonesia.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 30 September 2019 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.
EDITOR: AZAIRUS ADLU

Kolom Komentar


Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Perahu KN 3 SAUDARA Terhempas Ombak, 1 Orang Nelayan MD

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Diminta Sikapi Teror Ke Panitia Diskusi UGM, Ali Rif'an: Jokowi Harus Belajar Dari AS, Persoalan Kecil Bisa Jadi Besar
Politik

Diminta Sikapi Teror Ke Pani..

02 Juni 2020 05:27
Jauh Sebelum Ada Pandemik Covid-19, Kondisi BUMN Sudah Banyak Yang Sekarat
Politik

Jauh Sebelum Ada Pandemik Co..

02 Juni 2020 05:04
Apresiasi Penangkapan Nurhadi, Roy Suryo: Sekarang KPK Tinggal Tangkap Harun Masiku
Politik

Apresiasi Penangkapan Nurhad..

02 Juni 2020 04:53
Ugal-ugalan Dalam Kelola Negara, Faisal Basri: Pemerintahan Jokowi Seperti Titah Raja
Politik

Ugal-ugalan Dalam Kelola Neg..

02 Juni 2020 03:50
Jelang Pemberlakuan New Normal, MPR Minta Pemerintah Pastikan Masyarakat Paham Protokol Kesehatan Covid-19
Politik

Jelang Pemberlakuan New Norm..

02 Juni 2020 03:28
Kamrussamad Duga Dana Covid-19 Untuk BUMN Muluskan Langkah Erick Thohir Capres 2024
Politik

Kamrussamad Duga Dana Covid-..

02 Juni 2020 02:52
Naiknya Ambang Batas Parlemen Dikhawatirkan Kurangi Prinsip Representasi Dan Keterwakilan
Politik

Naiknya Ambang Batas Parleme..

02 Juni 2020 02:31
Alasan Sebut Din Syamsuddin Dungu, Ade Armando: Saya Pendukung Jokowi, Maka Isu Pemakzulan Presiden Perlu Diperhatikan
Politik

Alasan Sebut Din Syamsuddin ..

02 Juni 2020 02:27