Penunggak Iuran BPJS Dipersulit Dapat Layanan Publik, Pemerintahan Jokowi Bakal Dicap Otoriter

Hal tersebut diungkapkan Director for Presidential Studies-DECODE UGM, Nyarwi Ahmad, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/10). Dia mengatakan, pemerintah harus bisa membedakan pelayanan masyarakat yang sifatnya hak dengan yang sifatnya komersial seperti BPJS.

"Pemerintah punya hak melakukan itu (memberi sanksi), melakukan kebijakan seperti itu untuk yang menunggak. Nanti akan dikasih sanksi dan seterusnya," ucap Nyarwi Ahmad.

Namun, hal tersebut bakal berdampak negatif terhadap pandangan masyarakat kepada pemerintah. Jika pemerintah benar-benar menerapkan kebijakan seperti itu, maka Jokowi akan semakin dikenal sebagai presiden yang otoriter terhadap rakyatnya.

"Tapi hal itu juga bisa dilihat bahwa pemerintah ini makin otoriter. Menciptakan instrumen-instrumen pemaksaan yang diterapkan. Kan hak pelayanan di satu sisi berbeda dengan hak masyarakat untuk mendapat pelayanan yang lain," tegasnya.