Nasir Djamil Khawatir Fungsi MK Tidak Lagi Dimanfaatkan

Nasir Djamil/Net

Mahkamah Konstitusi (MK) hadir menyelesaikan masalah perundang-undangan. Segala UU yang dianggap bermasalah bisa dilakukan uji materi untuk membatalkannya.

Atas alasan itu, politisi PKS Nasir Djamil menyarankan agar Perppu KPK tidak buru-buru diterbitkan. Dia ingin revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah disahkan DPR diundangkan terlebih dahulu dalam lembaran negara.

Setelah itu, UU kemudian dipraktikan dan dievaluasi jika ada yang dirasa bermasalah.  

“Sambil UU itu diundangkan, pihak-pihak yang tidak sejalan dengan norma-norma itu bisa melakukan uji materi," kata Nasir kepada wartawan, Kamis (10/10).

Kelompak yang menolak UU KPK baru bisa mengajukan permohonan uji materi (judicial review) ke MK. Di tempat itu, mereka akan berardu argumen secara sehat dengan para pembuat UU. Hasilnya, ada diskusi yang menyehatkan bagi rakyat.

“Sudah selayaknya dan sepatutnya kekuatan argumentasi kita itu kita arahkan ke Mahkamah Konstitusi," ujar mantan anggota Komisi III DPR itu.

Jika jalur ini tidak lagi dipakai, maka Nasir khawatir fungsi MK bakal dikesampingkan. MK tidak akan lagi dianggap sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah perundang-undangan.

"Kita khawatir, kita punya MK tapi kemudian kita tidak manfaatkan, kita tidak salurkan kekuatan kita ke situ. Seharusnya memang kalangan akademisi atau civitas akademika itu, seharusnya mengerahkan kekuatan akal pikiran ke MK, jadi sambil berjalan," tegasnya.

Dia juga menyayangkan anggapan bahwa perppu lebih efektif karena bisa lebih cepat ketimbang lewat jalur MK. Menurutnya, jalan yang konstitusional adalah dengan menguji UU hasil revisi itu ke MK, sekalipun itu butuh waktu.

"Kalau mau konstitusional ya ke MK. Jangan berpikir kok lama sekali ya, butuh waktu,” pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Idul Fitri Ditengah Pandemi

Kamis, 28 Mei 2020
Video

VIRAL, Potongan Video SBY yang di Unggah Tahun 2018

Kamis, 28 Mei 2020

Artikel Lainnya

Ridwan Kamil Diminta Tak Remehkan Rekomendasi Pansus III DPRD Jabar
Politik

Ridwan Kamil Diminta Tak Rem..

29 Mei 2020 12:50
Mahfud MD Hanya Ingin Masyarakat Tidak Paranoid, Bukan Anggap Enteng Corona
Politik

Mahfud MD Hanya Ingin Masyar..

29 Mei 2020 12:50
Meski Masih Pandemik, Jokowi Tegaskan Proyek Strategis Nasional Tetap Jalan
Politik

Meski Masih Pandemik, Jokowi..

29 Mei 2020 12:34
Selama Belum Aman Dari Covid-19, Jangan Coba-coba Sekolah Kembali Dibuka
Politik

Selama Belum Aman Dari Covid..

29 Mei 2020 12:31
Ketum PWI Minta Media Terus Berperan Positif Saat Corona Dan Tetap Jaga Daya Kritis
Politik

Ketum PWI Minta Media Terus ..

29 Mei 2020 12:31
Punya Hak Kritik, Polisi Tidak Boleh Seenaknya Terhadap Ruslan Buton
Politik

Punya Hak Kritik, Polisi Tid..

29 Mei 2020 12:25
Pakar: Vonis Ringan Pada Saeful Bahri Jadi Indikator Semangat Pemberantasan Korupsi Melemah
Politik

Pakar: Vonis Ringan Pada Sae..

29 Mei 2020 12:16
Kesiapan New Normal Di Indonesia Terbilang Masih Mentah
Politik

Kesiapan New Normal Di Indon..

29 Mei 2020 12:05