Pemerintah Ancam Penunggak BPJS Tidak Bisa Akses Layanan Publik, Pakar Hukum: Itu Tidak Elegan!

BPJS Kesehatan/Net

Metode ancam-mengancam bukanlah sesuatu yang elegan. Semestinya pemerintah punya langkah yang lebih persuasif untuk meyakinkan publik ada kewajiban yang harus dipenuhi.

Demikian disampaikan pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menanggapi wacana pemerintah bahwa warga yang menunggak BPJS Kesehatan tidak akan bisa mengakses pelayanan publik.

"Jangan sampai orientasi peningkatan penerimaan iuran BPJS dengan metode mengancam seperti itu," ujarnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/10).

Suparji menjelaskan bisa jadi keengganan peserta BPJS yang tidak membayar iuran tidak terlepas dari performance dan pelayanan BPJS itu sendiri.

"Ada keterlambatan dan klaim dari rumah sakit juga tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Pelayanan administrasi juga tidak efisien. Itu berpengaruh terhadap antusiasme publik dalam membayar BPJS," jelasnya.

"Jadi kalau kemudian orang dipaksa dengan cara akan dikenakan sanksi fasilitas publik dihentikan karena tidak membayar BPJS itu kurang proporsional," tegas Suparji menambahkan.

Untuk diketahui, pemerintah sedang menggodok Instruksi Presiden (Inpres) yang akan menetapkan para penunggak iuran BPJS Kesehatan tidak bisa mengakses pelayanan publik seperti SIM, paspor, akte lahir, nikah dan layanan administratif lainnya.

Kolom Komentar


Video

Pesan Anies Baswedan Untuk ASN: Tetap Tangguh Meski TKD Berkurang

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Perppu Tak Mengatasi Hambatan Pilkada Di Tengah Pandemik
Politik

Perppu Tak Mengatasi Hambata..

31 Mei 2020 18:21
Ganjar Pranowo: Jangan Buru-buru Bicara Normal Baru, Belajarlah Dari Korea Selatan
Politik

Ganjar Pranowo: Jangan Buru-..

31 Mei 2020 17:43
Harusnya Pemerintah Benahi Kebijakan Untuk Sejahterakan Rakyat, Bukan Sibuk Tangkap Pengkritik
Politik

Harusnya Pemerintah Benahi K..

31 Mei 2020 15:26
Demokrat Khawatir Dua Partai Agama Hilang Jika PT Dipatok 7 Persen
Politik

Demokrat Khawatir Dua Partai..

31 Mei 2020 15:14
Stop Provokasi Dan Sebar Hoax Kasus Luhut Vs Said Didu
Politik

Stop Provokasi Dan Sebar Hoa..

31 Mei 2020 14:52
Refly Harun: Kritik Itu Tergantung Yang Menerima, Kalau Baperan Ya Langsung Dianggap Hinaan
Politik

Refly Harun: Kritik Itu Terg..

31 Mei 2020 14:48
Pengamat: Kemarahan Risma Menunjukkan Ketidakcakapan Kepala Daerah Tangani Krisis
Politik

Pengamat: Kemarahan Risma Me..

31 Mei 2020 14:23
Pekerja Migran Indonesia Terdampak Covid-19 Didorong Daftar Kartu Prakerja
Politik

Pekerja Migran Indonesia Ter..

31 Mei 2020 14:20