Merespons hal itu, Wasekjen PAN, Saleh Partaonan Daulay mengaku tak masalah jika dua parpol tersebut masuk ke lingkaran Istana. Menurutnya, hal itu menjadi hak masing-masing partai politik.
"Andaikata Gerindra dan Demokrat pada akhirnya bergabung bersama pemerintah, itu adalah hak mereka. Kita tidak bisa mendikte atau memberikan penilaian," kata Saleh Daulay kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (12/10).
Kebebasan parpol untuk memilih jalan politiknya makin bebas mengingat koalisi partai pengusung Prabowo di Pilpres 2019 sudah bubar. Koalisi pendukung Prabowo, kata Saleh, sudah sepakat untuk memilih dan mengambil jalannya masing-masing.
Soal kemungkinan Gerindra bergabung, jelasnya, ia menyerahkan kepada publik untuk menilainya.
"Yang berhak menilai masyarakat, mana yang sungguh-sungguh berjuang untuk membawa perubahan, mana yang hanya ingin mengejar target dan capaian politik praktis semata," tekannya.
Disinggung soal sikap partai, ia menyebut PAN akan berada di luar pemerintah.
"Itu bukan berarti PAN akan menjadi oposisi yang selalu bersebelahan dengan pemerintah. Jika program pemerintah sesuai aspirasi rakyat, PAN akan mendukung," tegasnya.
“Tidak perlu pakai istilah oposisi. Kita lebih baik menjadi kekuatan penyeimbang. Itu sangat penting di dalam sistem demokrasi yang kita anut saat ini," demikian Saleh Daulay.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: