Pakar Hukum: Perppu KPK Berpotensi Inkonstitusional

Jokowi tak mudah untuk mengeluarkan Perppu KPK jika syarat yang menyertainya tak terpenuhi/Repro

Polemik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) revisi UU 30/2002 tentang KPK yang saat ini masih ditimbang-timbang Presiden Joko Widodo berpotensi inkonstitusional.

Menurut Pakar Hukum Konstitusi Universitas Narotama Surabaya, Moh. Saleh, syarat dikeluarkannya Perppu adalah adanya kegentingan memaksa.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009, jelasnya, ada tiga hal yang menjadi syarat kegentingan memaksa.

Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat  berdasarkan Undang-Undang. Kedua, Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum.

Ketiga, kekosongan tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena butuh waktu lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

"Tiga syarat ini kumulatif, artinya Presiden baru dapat memberlakukan Perppu jika telah memenuhi semua syarat tersebut," kata Moh Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (12/10).

Ia melanjutkan, materi Perppu yang akan dikeluarkan presiden juga bukan untuk mengubah atau menghapus sebagian materi muatan dalam Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang KPK. Melainkan untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diatur dalam Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang KPK.

"Baik dalam bentuk mengubah atau menghapus sebagian atau bahkan mencabut berlakunya Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang KPK, maka kedudukan Perppu tersebut inkonstitusional. Karena secara tidak langsung menjadi executive review terhadap undang-undang, yang secara konstitusional hanya dapat dilakukan MK," paparnya.

Oleh karenanya, ia berpandangan Perppu tersebut dapat dibatalkan MK dalam mekanisme constitutional review atau ditolak oleh DPR dalam mekanisme legislative review jika Presiden Jokowi tetap ngotot mengeluarkan Perppu.

"Untuk mencegah adanya preseden buruk dalam pembentukan Perppu, maka kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang KPK lebih baik diajukan constitutional review ke Mahkamah Konstitusi atau dilakukan perubahan melalui tahapan dan prosedur pembentukan Undang-Undang di DPR," demikian Moh Saleh.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Krisis 1998 Mirip Pandemi Covid-19, Ilham Akbar Habibie: Solusinya Lakukan Inovasi Dan Inklusi Demokrasi
Politik

Krisis 1998 Mirip Pandemi Co..

24 November 2020 12:52
Mayjen Dudung Diingatkan, Dukungan Bisa Saja Provokasi TNI Untuk Tabrak Demokrasi
Politik

Mayjen Dudung Diingatkan, Du..

24 November 2020 12:19
Sekjen GPII: Siapapun Pelanggar Protokol Kesehatan, Tidak Bisa Dibiarkan
Politik

Sekjen GPII: Siapapun Pelang..

24 November 2020 12:14
Anies Baswedan Ingin Tunjukkan Sikap Kritis Terhadap Kaum Oportunis Yang Menunggangi Demokrasi
Politik

Anies Baswedan Ingin Tunjukk..

24 November 2020 12:08
Tindakan TNI Sudah Benar Dalam Menertibkan Baliho Habib Rizeiq
Politik

Tindakan TNI Sudah Benar Dal..

24 November 2020 11:53
Terpapar Corona, Surya Paloh Dapat Doa Dari Ketua DPD RI
Politik

Terpapar Corona, Surya Paloh..

24 November 2020 11:19
Soal Penurunan Baliho HRS, Begini Respons Mantan Pangdam Jaya
Politik

Soal Penurunan Baliho HRS, B..

24 November 2020 11:09
Gaduh Soal Habib Rizieq Shihab, Baranusa: Pengalihan Isu Untuk Tutupi Kegagalan Jokowi
Politik

Gaduh Soal Habib Rizieq Shih..

24 November 2020 11:08