Pengamat: Ketimbang Menteri BUMN, Erick Thohir Lebih Cocok Jadi Menpora

Erick Thohir/Net

Salah satu calon menteri yang disebut-sebut masuk dalam kabinet kedua Presiden Jokowi adalah pengusaha Erick Thohir. Mantan Ketua Tim Kemenangan Nasional Jokowi-Maruf itu kabarnya bakal mengisi pos Menteri BUMN.

Kabar ini bertentangan dengan pengakuan Erick tempo hari. Sebelumnya dia pernah mengungkapkan tidak akan tertarik masuk kabinet.

Dan bila kabar ini benar, maka patut disayangkan. Pasalnya, bisnis Erick dan juga kakaknya Garibaldi Thohir, banyak bersinggungan dengan BUMN.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin mengatakan ini cukup riskan, karena berpotensi akan terjadi conflict of interest. Sebaiknya, Jokowi memilih calon Menteri BUMN yang bebas dari konflik kepentingan.

Menurut Ujang, biasanya Kementerian BUMN diisi oleh orangnya Presiden atau oleh kader partai pemenang. Namun jika Erick yang akan diplot menjadi Menteri BUMN, itu adalah hak prerogatif Presiden.

"Tapi intinya, karena khawatirkan menimbulkan conflict of interest, jadi akan sangat bahaya jika Erick Thohir jadi Menteri BUMN," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.

Ujang mengusulkan, jika Jokowi tetap ingin memasukkan Erick di kabinet, janganlah di Kementerian BUMN. Dia lebih cocok di pos kementerian lain misalnya jadi Menpora.

"Berikan jabatan Menteri BUMN ke kalangan profesional yang bersih. Ini kan di BUMN banyak masalah, banyak kerugian, satu persatu BUMN akan terbuka borok dan kebangkrutannya. Jadi perlu menteri yang berintegritas dari kalangan profesional untuk memperbaiki BUMN-BUMN yang sekarat," tutupnya.

Pandangan Ujang tidak jauh berbeda dengan Direktur Eksekutif Poin Indonesia, Karel Haris Susetyo. Karel menyarankan, untuk posisi Menteri BUMN, seharusnya Presiden mempertimbangkan sosok yang tepat.

Kata dia, yang pegang posisi Menteri BUMN haruslah sosok yang seminimal mungkin memiliki benturan kepentingan antara dirinya, keluarga dan usahanya dengan kepentingan kementerian tersebut.

"Dan seharusnya Menteri BUMN bukanlah anggota, kader atau terafiliasi dengan parpol tertentu. Karena ini rentan menjadikan BUMN sebagai sapi perah mereka," pungkas Karel seperti keterangan yang diterima redaksi.

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | AHY Semakin Aduhai

Kamis, 13 Agustus 2020
Video

TANYA JAWAB CAK ULUNG | Seputar Aksi Menyelamatkan Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Ekonomi Indonesia Minus 5,32 Persen, Erick Thohir: Negara Lain Lebih Parah, Kita Enggak Usah Debat
Politik

Ekonomi Indonesia Minus 5,32..

15 Agustus 2020 12:03
Pidato Jokowi Soal Penanggulangan Covid-19 Harus Direalisasikan, Jangan Cuma Retorika
Politik

Pidato Jokowi Soal Penanggul..

15 Agustus 2020 11:56
HUT RI Momentum Yang Tepat Reshuffle, Pengamat: Cari Menteri Yang Bisa Bekerja Kayak Jagoan
Politik

HUT RI Momentum Yang Tepat R..

15 Agustus 2020 10:17
RR: Potensi Ekonomi Jateng Tinggi, Tapi Gubernurnya Sibuk Main Tik Tok
Politik

RR: Potensi Ekonomi Jateng T..

15 Agustus 2020 09:50
Pidato Sidang Tahunan, Jokowi Disayangkan Tidak Singgung Pendidikan Di Era Corona
Politik

Pidato Sidang Tahunan, Jokow..

15 Agustus 2020 09:27
Sukses Di Gojek Tapi Tidak Di Kemendikbud, Pengamat: Nadiem Makarim Harus Direshuffle!
Politik

Sukses Di Gojek Tapi Tidak D..

15 Agustus 2020 08:59
Cuma Bikin Kisruh, Mas Menteri Nadiem Makarim Sudah Saatnya Dicopot
Politik

Cuma Bikin Kisruh, Mas Mente..

15 Agustus 2020 08:18
Jokowi Ingin Bajak Momentum Krisis Untuk Lompatan Besar, Syarief Hasan: Semua Bisa Terjadi, Tergantung Kabinet
Politik

Jokowi Ingin Bajak Momentum ..

15 Agustus 2020 04:26