Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Buku Merajut Asa, Kritik Airlangga Hartarto Terhadap Perindustrian Nasional

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/yelas-kaparino-1'>YELAS KAPARINO</a>
LAPORAN: YELAS KAPARINO
  • Senin, 14 Oktober 2019, 14:59 WIB
Buku Merajut Asa, Kritik Airlangga Hartarto Terhadap Perindustrian Nasional
Bedah buku Merajut Asa di Kementerian Perindustrian/RMOL
rmol news logo Kurang sepekan menjelang berakhirnya masa jabatan, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto meluncurkan buku berjudul "Merajut Asa, Membangun Industri Menuju Indonesia yang Sejahtera dan Berkelanjutan."

Peluncuran sekaligus bedah buku tersebut digelar di ruang Garuda, Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (14/10).

Alih-alih berisikan kemajuan sektor industri semasa periode kepemimpinannya, buku Merajut Asa justru lebih banyak menyampaikan pemikiran dan catatan kritis Airlangga terhadap kondisi perindustrian nasional.

Maklum, buku tersebut disusun sebelum Airlangga menjabat sebagai orang nomor satu di Kementerian Perindustrian.

Buku ini merangkum pemikirannya sewaktu menjadi anggota DPR RI. Airlangga menjadi anggota DPR selama 2 periode 2004-2009 dan 2009-2014. Airlangga menggantikan Saleh Husin sebagai Menperin pada 26 Juli 2016.

"Buku ini saya tulis sebelum 2016. Jadi kalau bukunya agak galak-galak sedikit karena saya masih di luar," ujar Airlangga saat memberikan sambutan bedah buku tersebut.

Salah satu kritik yang disampaikan Airlangga terangkum dalam artikel dengan judul "Indonesia, Mengapa Begitu Lamban?"

Airlangga mengatakan, buku "Merajut Asa" tersebut ditulis dengan premis, "Kaya atau miskin sumber daya alam, yang paling penting adalah sumber daya manusia." Dan itu, tambah dia, yang jadi basis daripada kebijakan.

Airlangga menerangkan, bukunya juga membahas sejumlah hal dibalik pengesahan UU Minerba, UU Perdagangan dan UU Perindustrian yang dibuat sewaktu dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI 2009-2014.

"UU Minerba menentukan hilirisasi dan kita tentukan tahunnya dan kemudian hilirasasi menjadi bagian yang tertunda baru dilaksanakan periode Pak Jokowi, hasilnya dapat kita lihat di Morowali."

Sedangkan UU Perdagangan dibuat untuk menggantikan UU zaman Hindia-Belanda. "Memang, UU perdagangan ini menjadi bagian yang menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Airlangga.

Sedangkan terkait revisi ataupun UU Perindustrian yang baru, Airlangga menceritakan kiprasnya sebagai Ketua Pansus yang menggodok UUU tersebut.  "UU Perindustrian yang baru itu menggantikan UU yang dibuat oleh ayah saya (sebelumnya)," tambahnya.

Hadir dalam bedah buku tersebut, pejabat eselon dan pegawai Kementerian Perindustrian, akademisi, ekonom, kalangan pengusaha termasuk Ketua Kadin Rosan Roeslani. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA